Kenapa Pesawat dan Helikopter TNI Indonesia sering jatuh sehingga lebih dari 150 orang tewas di tahun 2008-2009?

Kenapa 11,5 juta rakyat Indonesia menderita busung lapar atau gizi buruk?

Kenapa 120 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan (versi Bank Dunia)?

Kenapa meski SD-SMP gratis tapi SMU dan Perguruan Tinggi Negeri justru mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat miskin?

Kenapa pelayanan kesehatan umum di Indonesia sangat mahal dan tidak terjangkau?

Kenapa korupsi merajalela di Indonesia?

Kenapa rel kereta api dan kabel telpon dicuri?

Kenapa penculikan anak sering terjadi, begitu pula perampokan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa?

Kenapa Hutang Luar Negeri Indonesia terus meningkat dari Rp 1.200 trilyun di tahun 2004 jadi Rp 1.600 trilyun di tahun 2009?

Kenapa Indonesia selalu bergantung pada Investor Asing dan jika tak ada Investor Asing datang maka pembangunan tidak berjalan?

Jawaban dari semua pertanyaan di atas adalah karena Indonesia tidak punya cukup uang.

Akibatnya, mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sebagian dari mereka terpaksa mencuri, menculik, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Seorang anggota Kapak Merah yang didor polisi berkata, “Biarlah saya ditembak mati. Habis saya cuma lulus SD. Cari kerja susah. Jadi merampok guna mendapatkan uang”

Pemerintah tidak bisa membeli pesawat dan helikopter baru untuk menggantikan pesawat dan helikopter lama yang umurnya sudah 30 tahun lebih. Pemerintah hanya bisa memberi bantuan Rp 100 ribu/bulan untuk kurang dari 40 juta rakyat Indonesia. Itu pun BLT tidak bisa berjalan rutin setiap bulan. Pemerintah tidak bisa membiayai penuh pendidikan dan kesehatan sehingga mayoritas rakyat Indonesia meski tergolong miskin versi Bank Dunia harus membayar mahal untuk pendidikan dan kesehatan.

Dengan mahalnya biaya pendidikan di SMU dan Perguruan Tinggi Negeri, maka jika zaman ORBA mayoritas rakyat lulusan SMA, maka dalam 5-10 tahun mendatang jika kebijakan Ekonomi tidak berubah rata-rata pendidikan hanya lulus SMP saja.

Karena pemerintah tidak punya cukup uang, maka terpaksa harus berhutang dan menggantungkan pada datangnya Investor Asing. Jika tidak, pembangunan tidak akan jalan. Menurut penganut paham Ekonomi Neoliberalisme tanpa hutang tidak mungkin ada pembangunan. Padahal kalau hutang sudah membukit dan si peminjam sampai mendikte bangsa Indonesia untuk menyerahkan kekayaan alam dan menjual BUMN yang dimiliki serta menaikkan berbagai harga yang menyengsarakan rakyat, itu sudah tidak sehat lagi.

Hutang Indonesia yang sudah mencapai 68% dari GNP jelas sudah sangat besar dibanding Singapura yang hanya 14%, Arab Saudi 11%, Iran 8%, atau bahkan Malta yang 0%! Jangan “Besar Pasak daripada Tiang!” begitu kata-kata yang bijak dari nenek moyang kita.

Korupsi merajalela di negara kita karena gaji pejabat dan pegawai negeri di Indonesia sangat kecil. Menurut seorang staf Bappenas, GAJI POKOK pejabat tertinggi hanya Rp 3 juta. Padahal di AS, gaji pengantar Pizza saja yang menurut ukuran sana miskin, mencapai Rp 14 juta. Itu pun belum termasuk Tips!

Gaji Presiden Indonesia kurang dari Rp 70 juta/bulan. Kekayaan Presiden SBY “hanya” RP 8,5 milyar! Padahal gaji CEO Chevron (satu perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia) mencapai US$ 7,8 juta/tahun atau Rp 7,1 milyar/bulan. Artinya dalam 30 tahun masa kerja, CEO perusahaan migas asing ini pendapatannya mencapai  Rp 2,5 trilyun! Itu baru satu orang. Kalau Direksi ada 5 orang dan komisaris ada 5 orang, semuanya bisa mendapat Rp 12 trilyun. Darimana uang untuk menggaji mereka sebesar itu? Di antaranya ya dari minyak dan gas Indonesia!

Coba anda bayangkan, jika Dirut perusahaan migas asing total gajinya mencapai Rp 2,5 trilyun, sementara Dirut BUMN Pertamina hanya Rp 100 juta/bulan atau Rp 36 milyar, mana yang lebih banyak mengambil uang dari kekayaan alam Indonesia? Tentu Dirut perusahaan asing bukan? Bahkan seandainya Dirut BUMN itu korupsi Rp 1 trilyun pun tetap saja lebih banyak uang yang diambil Dirut perusahaan asing dari bumi Indonesia dengan gaji raksasanya yang “legal.”

Silahkan lihat Daftar Perusahaan Terkaya versi Forbes 500:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

1. Exxon Mobil, pendapatan $390.3 billion/tahun, gaji CEO, Rex W. Tillerson, $4.12M/tahun

3. Shell, pendapatan $355.8 billion/tahun, gaji CEO, Jeroen van der Veer, €7,509,244

4. British Petroleum, pendapatan $292 billion/tahun, gaji CEO, Tony Hayward, $4.73M

6. Total S.A., pendapatan $217.6

7. Chevron Corp., pendapatan 214.1 billion/tahun, gaji CEO, David J. O’Reilly, $7.82M

8. Saudi Aramco (BUMN Saudi), pendapatan $197.9 billion/tahun

10. ConocoPhillips, pendapatan $187.4 billion/tahun, gaji CEO, James Mulva, $6.88M

Total dari perusahaan itu saja (10 perusahaan teratas versi Forbes 500) yang juga beroperasi di Indonesia mengelola kekayaan alam kita, itu US$ 1.655 milyar atau sekitar 17 ribu trilyun/tahun. Di antaranya berasal dari kekayaan alam Indonesia. Jumlah itu 17 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 1.037 Trilyun.

Dari data di atas, cukup aneh jika Indonesia yang katanya untuk Migas dapat 85% (kalau Pertambangan lain Indonesia memang cuma dapat 15%) dan asing cuma 15% ternyata dapat tidak lebih dari Rp 350 trilyun/tahun dari Migas sementara 6 perusahaan migas tersebut yang “cuma” dapat 15% bisa mendapat Rp 17.000 Trilyun! Atau 5.600% lebih! Menurut nalar saya itu tidak masuk di akal.

Itu belum dari berbagai perusahaan lain seperti Freeport, Newmont, BHP, dsb yang menguasai emas, perak, tembaga, nikel, dsb di Indonesia. Bisa jadi total penerimaan mereka sekitar Rp 30 Ribu Trilyun/tahun.

Ada yang menyebut bahwa selain yang 15% itu, pihak asing juga mengklaim “Cost Recovery” untuk eksplorasi migas dan juga operasional sehingga besarnya bisa mencapai 30-40%. Selain itu besar migas yang diproduksi juga tidak jelas. Amien Rais berkata, “Jika dari perusahaan migas langsung gasnya disalurkan melalui pipa ke Singapura, bagaimana kita tahu berapa gas yang sebenarnya diproduksi?”

Perbedaan signifikan besarnya angka pendapatan yang diperoleh 6 perusahaan Migas dengan minimnya pendapatan yang diperoleh bangsa Indonesia harusnya menjadi satu indikasi yang harus diinvestigasi.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974, Chavez presiden Venezuela juga menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya kurang dari 40% total GDPnya. Di bawah Indonesia yang rasio hutangnya sudah mencapai 68% dari GDP dan terus bertambah sekitar Rp 100 trilyun/tahun. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing.

Akibatnya negara mereka makmur. Ketika saya tinggal di Arab Saudi selama 6 bulan di rumah satu warga negaranya, di sana bukan cuma bensin lebih murah, tapi sekolah, listrik, rumah sakit gratis. Bahkan di sana kalau kuliah diberi uang saku.

Negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap buat BUMN sendiri. Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari ahli migas dari Indonesia. Dan memang SDM Migas Indonesia cukup ahli dan melimpah karena sebagian besar pekerja di perusahaan migas asing di Indonesia juga merupakan putra-putri Indonesia

Selama kekayaan alam Indonesia masih dinikmati oleh asing, Indonesia tidak akan pernah bebas dari kemiskinan.

Tidak ada satu bangsa pun yang maju dan sejahtera yang menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Jika kita lihat negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, Swis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Venezuela, dan sebagainya, mereka tidak mau menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Harusnya ekonom Indonesia berjuang agar Indonesia bisa mandiri. Bisa berdikari.

Bukan justru membujuk rakyat/pemerintah agar Indonesia tidak mandiri dan bergantung kepada perusahaan2 asing yang ternyata justru memperkaya perusahaan dan direksi mereka sendiri

Oleh karena itu, dari Rp 30 Ribu Trilyun/tahun yang didapat perusahaan-perusahaan asing tersebut, bisa jadi 10-20% berasal dari kekayaan alam Indonesia atau minimal Rp 3.000 Trilyun/tahun.

Saat ini APBN Indonesia hanya sekitar Rp 1.000 trilyun untuk 240 juta rakyat Indonesia. Artinya tiap orang hanya mendapat sekitar US$ 34/bulan. Masih di bawah garis kemiskinan Bank Dunia yang US$ 60/bulan/orang. Tak heran Indonesia tidak punya cukup uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi pendidikan yang terjangkau dari SD hingga Perguruan Tinggi, memberi layanan Rumah Sakit yang terjangkau, Pembaruan Alutsista, menyelamatkan anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Faisal, Raja Arab Saudi, menasionalisasi perusahaan migas Aramco sehingga menjadi BUMN di tahun 1974. Sejak itu pendapatan negara Arab Saudi meningkat drastis dan bisa memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya dari SD hingga Perguruan Tinggi. Rumah Sakit dan Listrik juga diberikan gratis. Sementara Bensin di sana hanya Rp 700/liter.

Venezuela yang sebelumnya merupakan satu negara penghutang terbesar dan miskin, ketika Hugo Chavez menjadi presiden, menasionalisasi berbagai perusahaan migas dan pertambangan sehingga pendapatannya bertambah. Hutang luar negeri Venezuela saat ini tinggal 40% dari GDP. Ini lebih baik ketimbang hutang Indonesia yang sudah mencapai 68% dan terus bertambah hampir Rp 100 trilyun/tahun setiap tahun. Venezuela bahkan memberi pinjaman ke beberapa negara dan mensubsidi rakyat miskin di AS dengan minyak murah.

AS, Inggris, Perancis, Belanda, dsb maju dan makmur karena selain mengelola kekayaan alamnya sendiri, mereka juga menguras kekayaan alam negara lain. Tak heran jika Anggaran Belanja Militer AS saja mencapai US$ 655 Milyar/tahun atau Rp 6.550 Trilyun/tahun sementara Anggaran Belanja Militer Indonesia cuma Rp 36 Trilyun saja. Kurang dari 1% anggaran AS!

Bayangkan seandainya Indonesia mandiri dan mendapat tambahan Rp 3.000 trilyun dari hasil kekayaan alamnya sehingga APBN kita menjadi Rp 4.000 trilyun/tahun. Artinya ada US$ 138/bulan untuk setiap orang. Seluruh penduduk Indonesia bisa lepas dari garis kemiskinan VERSI BANK DUNIA yang US$ 60/bulan. Indonesia bisa melunasi hutangnya yang Rp 1.600 trilyun dengan mudah. Indonesia tidak perlu menunggu-nunggu “INVESTOR ASING” untuk membangun negerinya.

Segala janji bahwa pendidikan murah, layanan Rumah Sakit murah, pembaruan alutsista, atau pun mensejahterakan rakyat itu hanya omong kosong belaka jika Presiden kita tidak mau mandiri mengelola kekayaan alam Indonesia. Indonesia tidak akan punya cukup uang selama hasil kekayaan alam kita yang menikmati justru Kompeni-kompeni gaya baru yang didukung oleh pemerintah mereka.

Indonesia butuh pemimpin yang bijak dan berani seperti Raja Faisal dari Arab Saudi dan Hugo Chavez dari Venezuela yang berani menasionalisasi perusahaan pertambangan asing dan mandiri mengelola kekayaan alamnya.

Di bawah adalah sebagian hasil kekayaan alam Indonesia. Indonesia masih punya banyak kekayaan alam yang melimpah selain statistik di bawah.

Norway’s economy is a mixed one of public and private enterprises. Although the economy is based on free-market principles, the government exercises considerable supervision and control. The state owns railroads and most of the public utilities, and state-owned enterprises largely control the vital oil and natural gas sectors.

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Berikut adalah diskusi saya dengan pak Faisal Basri di milis Forum Pembaca Kompas tentang Neoliberalisme dan Privatisasi:

Terimakasih pak Faisal Basri atas tanggapannya

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” [UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)]

===

— Pada Sel, 16/6/09, Faisal Basri <faisalbasri@ymail.com> menulis:

> Dari: Faisal Basri faisalbasri@ymail.com

> Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Adakah Basri Menangis Ketika BBM Naik  125%? Bls: Boediono Dicerca Neolib, Faisal Basri Nangis

> Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com

> Tanggal: Selasa, 16 Juni, 2009, 11:41 AM

> Ketika harga BBM dinaikkan 114 persen pada oktober 2005, saya geram dan merintih >
> http://www2. kompas.com/ kompas-cetak/ 0510/01/utama/ 2092732.htm).

Tahun

Terimakasih atas kegeraman anda atas kenaikan harga BBM sebesar 114% di Oktober 2005. Namun kita tahu, ketika teman anda Boediono naik jadi Menko Perekonomian di Desember 2005, dia bukannya menurunkan harga BBM malah menaikkannya lagi sebesar 30%.

Anda pernah mengatakan pada orang yang menaikkan harga BBM: “”Saya melihat mereka itu tidak punya hati. Mereka adalah kelompok yang tega atas penderitaan rakyat”

Apakah anda tidak geram dengan tindakan teman anda itu?

Anda juga menyatakan sebaiknya BBM naik 50%:

=

FB:

Penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak rata-rata 100 persen lebih oleh pemerintah, Sabtu (1/10) dini hari, dinilai keterlaluan karena melampaui batas kemampuan masyarakat yang hanya bisa menanggung kenaikan sekitar 50 persen.

==

Kemudian di Perspektif Wimar anda mengatakan BBM harus sering naik: agar harga BBM di Indonesia sama dengan harga pasar (baca: harga di AS):

==

http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=869

Faisal Basri: BBM Harus Sering Naik

==

Kenapa?

Silahkan lihat daftar harga bensin dunia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_usage_and_pricing

Saat ini harga bensin di Indonesia cuma beda sekitar Rp 2000/liter dengan di AS. Padahal garis kemiskinan di AS sekitar Rp 10,4 juta/orang/bulan, sementara di Indonesia hanya Rp 182 ribu/bulan (versi Bank Dunia US$ 60/bulan). Nah apakah anda ingin agar harga BBM di Indonesia = di AS padahal 80% minyak mentah diproduksi di Indonesia dengan  biaya lifting sekitar US$ 10/barrel atau kurang dan biaya refinery dan distribusi untuk di AS saja sekitar US$ 15/barrel? Padahal dengan harga US$ 25/barrel atau kurang dari Rp 2.000/liter saja sudah untung karena sudah di atas biaya pokok produksi + keuntungan. Silahkan download perhitungan harga bensin di:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Dari daftar harga bensin di atas, kita lihat harga di Indonesia sekitar US$ 0,53/liter. Sementara di Arab Saudi US$ 0,12, Malaysia 0,5, Brunei 0,39, di Venezuela US$ 0,045/liter (Rp 450/liter). Masih banyak lagi negara yang bensinnya murah.

Nah kenapa ekonom seperti anda bukannya meminta agar harga bensin di Indonesia dibuat semurah mungkin (selama masih di atas biaya produksi dan pemerintah dapat sedikit keuntungan), namun justru meminta agar harga bensin sering dinaikkan?

Bukankah itu akan menyengsarakan rakyat karena segala harga barang termasuk beras pasti naik? Belum lagi para nelayan, supir angkot, atau pun pengemudi sepeda motor yang mayoritas rakyat miskin. Mereka itu juga memakai BBM untuk perahu dan kendaraannya dan justru memakai lebih banyak karena kendaraan mereka terus lalu lalang sepanjang hari ketimbang segelintir orang kaya yang bersedan.

FB:
> Ketika jutaan petani masih dibodohi oleh perusahaan perkebunan “milik negara”, kita

> sepantasnya meratapi dan melawan. Bagi saya, BUMN seperti itu wajib diprivatisasi,

> dikembalikan kepada petani. Bagaimana caranya, kita serahkan kepada para ahli.

Saya setuju jika 69,4 juta hektar tanah dikuasai oleh 652 BUMN/pengusaha (*1) diserahkan ke sekitar 100 juta petani di Indonesia. Tak pantas jika ada jutaan petani tidak punya sawah dan hanya jadi buruh tani sementara segelintir orang menguasai lebih dari 100 ribu hektar tiap orangnya.

Namun itu umumnya lebih dikenal dengan land reform yang nyaris tidak pernah terjadi. Bukan privatisasi yang saya maksud.

Privatisasi yang banyak terjadi selama ini justru penguasaan BUMN yang strategis dan menguasai kekayaan alam Indonesia untuk diserahkan kepada segelintir orang/pengusaha asing. Sehingga keuntungan yang biasanya masuk ke APBN dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (jika sistem berjalan benar) sekarang justru dinikmati oleh segelintir pengusaha asing.

==

http://els.bappenas.go.id/upload/other/Telkom%20Untung%20Rp%204.htm

Telkom Untung Rp 4,25 Trilyun

Jakarta, Kompas – PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) berhasil meraih laba tahun 2001 sebesar Rp 4,25 trilyun, naik 41 persen dibanding tahun 2000 yang Rp 3 trilyun. Pendapatan operasi perusahaan publik itu sendiri sebesar Rp 16,13 trilyun, naik 33 persen dari Rp 12,11 trilyun tahun 2000

==

Contohnya: Telkom dan Indosat justru di”privatisasi” dan dikuasai BUMN Singapura Temasek lewat anak perusahaannya Singtel dan STT. Akibatnya segala percakapan telpon/hp oleh pejabat sipil dan militer di Indonesia yang lewat backbone telekomunikasi tsb bisa dengan mudah disadap Singapura/Asing. Nah harusnya para ekonom itu memikirkan hal2 yang strategis macam ini. Apalagi Telkom dan Indosat itu sebelum diprivatisasi juga sudah untung trilyunan rupiah yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi privatisasi ANTAM yang mengelola kekayaan alam, sementara Krakatau Steel dan Pertamina menyusul.

PAM juga diprivatisasi sehingga air minum yang dibutuhkan rakyat dikuasai Thames Pam Jaya dan PAM Lyonnaise Jaya. Mutu air tidak berubah dan mereka tidak banyak melakukan perbaikan karena jaringan pipa sudah ada. Namun harga air minum setelah diprivatisasi naik terus. Pernah tagihan PAM saya sampai rp 350 ribu/bulan. 1/3 UMR!

Nah sedihkah anda dengan privatisasi macam itu?

FB:
> Selama Pertamina masih sangat boros dan jadi bancakan para kelompok kepentingan

> (http://faisalbasri. kompasiana. com/2009/ 06/16/virus- virus-itu- ada-di-dalam- diri-kita/), sepantasnya kita juga bicara.

Kalau Pertamina boros atau jadi bancakan kelompok kepentingan, haruskah diprivatisasi/dijual ke asing?

Saat ini 90% migas kita dikuasai perusahaan asing, Pertamina hanya 10%. Banggakah anda sebagai ekonom jika ternyata 100% migas/kekayaan alam kita justru dikelola Kompeni-Kompeni baru berupa Multi National Company?

Saya beruntung sempat mendapat pencerahan dari pak Revrisond Baswir mengenai penjajahan Kompeni. Begitu pula dengan pakar minyak, pak Kurtubi yang waktu itu juga punya semangat yang sama.

Dulu yang menjajah Indonesia adalah Kompeni (Verenigde Oost Indische Compagnie). Bukan pemerintah Belanda. Mereka menguasai perkebunan dan perdagangan rempah2 di Indonesia. Para raja dan sultan tetap bangsa Indonesia, tapi Kompeni memanfaatkan mereka untuk mendikte kepentingan mereka. Rakyat pun bisa bekerja sebagai Kuli Kontrak.

Saat ini juga begitu. Bahkan lebih parah lagi. Jika masa Kompeni Belanda industrinya masih perkebunan yang ramah lingkungan. Sekarang isi bumi kita digali dan dikeluarkan sehingga merusak gunung2, bukit, dan mencemari sungai2. Lihat pertambangan emas di berbagai tempat seperti Freeport di Papua atau pun Newmont di Sulawesi. Sempat terbetik berita tentang pencemaran yang dilakukan berbagai perusahaan di atas. Sungai tidak lagi memberi ikan dimakan, begitu pula laut karena terkontaminasi.

Kalau BUMN boros, solusinya gampang, ganti manajemen. Ganti direksi. Pemerintah berhak mengganti manajemen BUMN. Jika pemerintah tidak becus, rakyat bisa mengganti pemerintah lewat Pemilihan UMUM. Pada BUMN, rakyat langsung atau tidak langsung punya kontrol terhadap BUMN. Buat beberapa BUMN baru sebagai kompetitor sehingga bisa bersaing. Bukan pakai cara gampang dengan memprivatisasi sehingga berpindah ke tangan asing.

Silahkan lihat Daftar Perusahaan Terkaya versi Forbes 500:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

1. Exxon Mobil, pendapatan $390.3 billion/tahun, gaji CEO, Rex W. Tillerson, $4.12M/tahun

3. Shell, pendapatan $355.8 billion/tahun, gaji CEO, Jeroen van der Veer, €7,509,244

4. British Petroleum, pendapatan $292 billion/tahun, gaji CEO, Tony Hayward, $4.73M

6. Total S.A., pendapatan $217.6

7. Chevron Corp., pendapatan 214.1 billion/tahun, gaji CEO, David J. O’Reilly, $7.82M

8. Saudi Aramco (BUMN Saudi), pendapatan $197.9 billion/tahun

10. ConocoPhillips, pendapatan $187.4 billion/tahun, gaji CEO, James Mulva, $6.88M

Total dari perusahaan itu saja (10 perusahaan teratas versi Forbes 500) yang juga beroperasi di Indonesia mengelola kekayaan alam kita, itu US$ 1.655 milyar atau sekitar 17 ribu trilyun. Di antaranya berasal dari kekayaan alam Indonesia.

Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974, Chavez presiden Venezuela juga menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya kurang dari 40% total GDPnya. Di bawah Indonesia yang rasio hutangnya sudah mencapai 68% dari GDP dan terus bertambah sekitar Rp 100 trilyun/tahun. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing.

Akibatnya negara mereka makmur. Ketika saya tinggal di Arab Saudi selama 6 bulan di rumah satu warga negaranya, di sana bukan cuma bensin lebih murah, tapi sekolah, listrik, rumah sakit gratis. Bahkan di sana kalau kuliah diberi uang saku.

Negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap buat BUMN sendiri. Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari ahli migas dari Indonesia.

Sekali lagi, tidak ada negara yang maju/makmur dengan menyerahkan 100% kekayaan alam mereka ke perusahaan2 asing. Harusnya ekonom Indonesia berjuang agar Indonesia bisa mandiri. Bisa berdikari.

Bukan justru membujuk rakyat/pemerintah agar Indonesia tidak mandiri dan bergantung kepada perusahaan2 asing yang ternyata justru memperkaya perusahaan dan direksi mereka sendiri.

Teman saya dari Pertamina mengatakan kenapa Pertamina rugi, karena Pertamina hanya mengelola 10% dari migas di Indonesia. Pak Marwan Batubara mengatakan ketika Pertamina mengontrak Exxon untuk melakukan eksplorasi migas di Blok Cepu, begitu ketemu justru Exxon yang merebut blok tersebut. Akibatnya Pertamina tidak bisa mendapatkan migas murah di negeri ini. Pertamina harus beli di luar negeri dengan harga pasar/tinggi. Kemudian jika ada keuntungan/pendapatan, uang tersebut tidak bisa masuk ke Pertamina, tapi disalurkan sebagai deviden yang masuk dalam APBN. Itu yang menyebabkan “boros” atau rugi.

Coba lihat pendapatan perusahaan migas asing yang Rp 17 ribu trilyun/tahun. Meski untung segitu, uang itu masuk ke kas mereka. Bukan ke bangsa Indonesia. Paling tidak 10-20% dari uang tersebut berasal dari Indonesia karena banyak Negara seperti Arab Saudi, Venezuela, Qatar, Kuwait, dsb mengelola kekayaan alamnya dengan BUMN mereka. Itu belum perusahaan lain seperti Freeport, Newmont, BHP, dsb yang mengeruk emas, perak, tembaga, nikel, dsb dari bumi Indonesia.

Menurut PENA, sekitar Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia masuk ke kantong asing. Menurut saya sekitar Rp 2.000-5.000 trilyun/tahun yang masuk ke kantong asing. Jika kita mengelola sendiri, dan Rp 3.000 trilyun yang sebelumnya masuk ke kantong asing jadi milik bangsa Indonesia, maka hutang Luar Negeri Indonesia yang Rp 1.600 trilyun dengan mudah dapat dilunasi. Indonesia juga tak perlu menambah hutang Rp 100 trilyun/tahun dalam 5 tahun terakhir ini.

Selama kekayaan alam kita masuk ke kantong asing, kita cuma dapat receh kecil saja. Pendidikan murah sampai PTN, Rumah Sakit dengan harga terjangkau, atau pembaruan Alutsista hanya janji belaka kalau kita tidak punya cukup uang.

Coba perhatikan, satu CEO gajinya mencapai US$ 7,8 juta atau rp 78 milyar/tahun. Kalau ada 5 direksi dan 5 komisaris bisa untuk gaji saja sekitar rp 300 milyar/tahun. Apakah Pertamina seboros itu? Kalau ada 6 perusahaan berarti sekitar Rp 1000 trilyun hanya untuk gaji Direksi dan Komisaris saja. Sama dengan APBN kita di tahun 2008!

Kalau Pertamina kurang baik, cari solusi yang lebih baik dan cerdas ketimbang melakukan privatisasi atau melego ke pihak asing.

Kita bisa lakukan pergantian dengan manajemen yang jujur dan baik. Toh BUMN seperti Temasek, Petronas, Aramco, Venezuela justru makin membuat bangsanya makmur. Sementara SWASTA seperti Lehman Brothers, Citigroup, Chrysler, Enron, dsb bangkrut atau merugi hingga pemerintah AS harus mengucurkan bantuan sampai US$ 800 milyar dan “Menasionalisasi” Citigroup. Jangan anggap kalau mereka bankrut yang rugi perusahaan itu dan bukan rakyat. Karena kalau aset sudah puluhan milyar ke atas, biasanya perusahaan besar pakai uang rakyat mulai dari kredit Bank yang berasal dari simpanan rakyat hingga melempar saham di pasar modal yang juga dibeli dengan uang rakyat. Jika kredit macet atau perusahaan itu bangkrut, maka uang rakyat itu lenyap. Di BEI saja pernah dalam setahun 24 perusahaan yang go public bangkrut/delisting.

Bisa juga membuat beberapa BUMN baru sebidang hingga ada benchmark dan BUMN yang merugi dilikuidasi.

Jadi hilangkan pandangan Stereotip Swasta pasti untung dan BUMN pasti rugi.

Sekali lagi tidak pernah ada dalam sejarah negara sapi perah yang dieksploitasi pihak asing bisa maju dan makmur.

FB:
> Kalau kita tahu apa yang dikatakan orang tidak benar dan lalu kita memberikan

> perspektif lain, apakah itu salah. Ikhwal saya menangis, tentu ada alasan yang lebih

> dalam. Antara lain ketakutan saya bahwa kita mudah lupa akan apa yang terjadi 11

> tahun lalu..
>
> Mungkin saya terlalu emosional karena menangkap dimensi ketidakadilan, walau itu

> hanya terhadap seorang sosok yang bernama Boediono.

Pak Boediono dari tahun 1998 hingga sekarang malang melintang menjabat berbagai posisi penting di perekonomian Indonesia. Dari Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan bisa jadi nanti sebagai Wapres. Jadi bisa berbuat banyak untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Coba amati dalam rentang tahun 1998-2009:

1. Nilai rupiah anjlok dari Rp 2.200 sejak diberlakukan floating rate dan devisa bebas jadi Rp 10.500 (sempat rp 16.700). Padahal Arab Saudi yang menggunakan credit money real seperti yang dilakukan AS sebelum tahun 1971 yang mematok dollar ke emas, nilainya relatif stabil. Dari tahun 1980 hingga sekarang dengan uang 1 real kita bisa beli sebotol Pepsi Cola. Dengan turunnya nilai rupiah, ini adalah pemiskinan massal.

2. Harga BBM naik dari Rp 700/liter jadi Rp 4.500/liter. Harga BBM memicu kenaikan harga2 barang lainnya padahal penghasilan rakyat pertambahannya tidak sebesar itu. Ini adalah pemiskinan massal.

3. Uang masuk PTN seperti UI tahun 1998 sekitar rp 200 ribu dan SPP per semester sekitar rp 200 ribu. Sekarang untuk masuk UI uang masuknya saja bisa mencapai Rp 150 juta lebih belum uang semesternya. Bagaimana Indonesia bisa jadi bangsa yang cerdas jika PTN mahal karena diprivatisasi jadi BHMN untuk kemudian dijual?

Kebetulan saya kerja di industri retail jadi tahu betul apakah daya beli rakyat melemah/menguat karena retail adalah cermin dari daya beli rakyat. Penjualan di tahun 2009 kurang separuh daripada di tahun 2005 nilai rupiahnya. Perusahaan kompetitor juga begitu. Di media massa juga diberitakan bahwa retail lesu. Retail lesu karena daya beli rakyat melemah. Jadi meski katanya pertumbuhan ekonomi naik 6%/tahun, mungkin itu adalah “ekonomi” yang ngomong. Perusahaan saya justru turun. Gaji saya relatif tidak berubah dari tahun 2005. Teman2 saya dari perusahaan lain bahkan kena PHK dan menganggur hingga sekarang.

Gaji PNS naik katanya, tapi PNS itu jumlahnya kurang dari 5 juta atau <3% dari rakyat Indonesia. Kenaikan gaji justru memicu kenaikan harga barang yang menyengsarakan 80% rakyat Indonesia yang penghasilannya tidak berubah bahkan jadi tidak ada karena kena PHK.

Tiap saya naik bis, minimal pulang pergi ada 5 pengamen. Kemarin malam ada gadis kecil umur 5 tahun yang mengemis minta uang ke penumpang Mikrolet. Hari sudah malam, harusnya gadis kecil itu sudah di rumah beserta keluarganya. Bukan diterminal mencari uang jika dia adalah keluarga mampu karena dia bisa diperkosa para preman terminal. Banyak anak balita lain yang mengamen/mengemis di bis-bis yang saya tumpangi tiap hari kerja.

Harusnya anda menangis untuk mereka karena dengan kebijakan ekonomi yang keliru, rakyat Indonesia yang harusnya makmur justru jadi miskin dan terlunta2 mencari makan di jalan.

> Jangan sampai kita cepat pukul-rata. Dunia tidak hitam-putih.

> Bagaimanapun, saya sepenuhnya sepakat bahwa negeri ini belum berdaulat dalam

> banyak hal. Tapi jangan sampai musuh dalam selimut tertawa terbahak-bahak. .

Saat ini meski mungkin anda termasuk orang kaya, namun mayoritas rakyat Indonesia masih miskin. Ini karena hutang selalu diperbesar dan celakanya lagi pihak pengutang selalu mendikte bahwa Indonesia harus memprivatisasi BUMN, mencabut subsidi barang/BBM, dsb. Kekayaan alam juga diserahkan kepada Kompeni-kompeni asing.

Sekali lagi anda perhatikan bahwa negara yang maju dan makmur adalah negara yang mengelola sendiri kekayaan alamnya. Bukan menyerahkannya ke pihak asing.

Kompeni gaya baru ini tentu menyewa antek2nya untuk membela kepentingan mereka.

Benar peringatan anda: jangan sampai musuh dalam selimut tertawa terbahak-bahak

Pak Faisal, ucapan anda banyak didengar orang, termasuk di milis Forum Pembaca Kompas. Anda bisa melakukan perubahan/memberi masukan agar rakyat Indonesia makmur.

Saya pribadi tidak setuju dengan sistem komunis di mana negara memiliki semuanya. Tapi saya juga tidak setuju jika semua BUMN dijual sehingga BUMN berikut kekayaan alam yang dikelola dikuasai swasta yang mencari untung sebesarnya seperti yang dilakukan Sistem Ekonomi Neoliberalisme.

Untuk kekayaan alam, sembako yang meliputi hajat hidup orang banyak, harus dikelola negara bersama puluhan juta petani (bukan segelintir “petani”) untuk memakmurkan rakyat.

BUMN memang tidak SELALU harus untung karena ada Public Service/Layanan Masyarakat yang harus dijalankan oleh negara seperti penyediaan air minum yang bersih untuk rakyat, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai gantinya, negara menerima pajak dari rakyat sebesar rp 500 trilyun lebih per tahunnya.

Sebagai contoh pagi ini saya dapat SMS dari teman saya yang berbunyi:

===
Salam, peluang beramal bagi yang ingin sedekah. Saat ini ada seorang ibu yang akan melahirkan sesar di RS Fatmawati. Tapi tak ada biaya, bagi yang ingin membantu bisa hubungi Musa di 08811812832

===

Tak semua orang miskin dapat kartu Gakin karena garis kemiskinan BPS yang terlampau rendah.

Teman saya dan saya juga berkunjung ke perkampungan nelayan di Muara Angke. Boleh dikata 90% warganya hidup dalam kemiskinan. Saya bersama teman saya bertamu ke satu rumah yang luasnya paling 9 m2 yang didiami 4 orang untuk mewawancarai calon penerima beasiswa dari satu yayasan yang didirikan teman saya pak Eko. Sedihnya, jauh lebih banyak orang yang harus menerima bantuan ketimbang jumlah donaturnya… Kalau tertarik membantu, silahkan kontak pak Eko dengan MIF Foundationnya.

Jumlah orang miskin saat ini sedikit cuma sekitar 35 juta jiwa karena garis kemiskinan yang dipatok BPS sangat rendah. Cuma rp 182 ribu/bulan per orang. Jika menurut standar Bank Dunia yang US$ 60/bulan, mungkin jumlahnya sekitar 120 juta jiwa. Jika pakai standar AS yang Rp 10,4 juta/bulan, bisa lebih banyak lagi…J

http://infoindonesia.wordpress.com/2008/03/11/umr-dan-garis-kemiskinan-kita-memang-beda-%E2%80%93-umr-indonesia-us-95bulan-as-us-4914bulan/

Neoliberalisme untuk mengidentifikasi paham ekonomi yang bertujuan memprivatisasi semua BUMN, mencabut subsidi barang/BBM itu ada di berbagai ensiklopedi seperti MS Encarta Encyclopaedia, Ensiklopedi Britannica, dsb. Contohnya lihat di bawah (*2)

==

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

The IMF and the World Bank usually impose certain conditions for loans and require what are called structural adjustment programs from borrowers. These programs amount to detailed instructions on what countries have to do to bring their economies under control. The programs are based on a strategy called NEOLIBERALISM, also known as the Washington Consensus because both the IMF and the World Bank are headquartered in Washington, D.C. The strategy is geared toward promoting free markets, including privatization (the selling off of government enterprises); deregulation (removing rules that restrict companies); and trade liberalization (opening local markets to foreign goods by removing barriers to exports and imports). Finally, the strategy also calls for shrinking the role of government, reducing taxes, and cutting back on publicly provided services.

==

Beberapa gejalanya adalah privatisasi, pencabutan subsidi barang/BBM, dsb. Gejala demam berdarah adalah badan panasnya tinggi dan tidak turun selama beberapa hari, bercak merah, dsb. Namun penyakit demam berdarah tetap positif meski ada gejala yang tidak terbukti. Sebagai contoh, tidak semua penderita demam berdarah memiliki bercak merah di kulitnya.

Nah Neoliberalisme juga begitu. Meski ada gejala yang tidak terlihat, bukan berarti itu bukan Neoliberalisme jika gejala2 lain yang disebut terlihat.

Tapi semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah dan benar-benar berjuang untuk mensejahterakan rakyat.

Saat ini saya paling cuma membuat blog seperti www.infoindonesia.wordpress.com yang paling banter cuma dikunjungi 1800 orang per hari dengan isi berbagai artikel yang diharap bisa mencerahkan bangsa Indonesia.

http://infoindonesia.wordpress.com/2008/01/15/beberapa-langkah-mengurangi-kemiskinan-di-indonesia/

Tabik,
> faisal basri

— On Tue, 6/16/09, A Nizami <nizaminz@yahoo. com> wrote:

From: A Nizami <nizaminz@yahoo. com>

Subject: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Adakah Basri Menangis Ketika BBM Naik 125%? Bls: Boediono Dicerca Neolib, Faisal Basri Nangis

To: Forum-Pembaca- Kompas@yahoogrou ps.com

Date: Tuesday, June 16, 2009, 2:01 AM

Apakah Faisal Basri menangis ketika BUMN-BUMN yang merupakan milik rakyat Indonesia dijual ke swasta/asing?

Adakah Faisal Basri menangis ketika harga BBM di Indonesia naik mengikuti harga minyak dunia sampai 125% sehingga memicu kenaikan harga-harga barang lainnya?

Adakah Faisal Basri menangis ketika sebagian besar kekayaan alam Indonesia dikelola oleh asing sehingga perusahaan2 migas/pertambangan asing yang beroperasi di Indonesia masuk daftar perusahaan terkaya versi FORBES 500 dengan pendapatan ribuan trilyun rupiah/tahun dan CEOnya penghasilannya sampai rp 7 milyar lebih per bulan sementara 11,5 juta rakyat Indonesia kurang gizi/busung lapar?

Apakah itu Neoliberal (ini ada di berbagai ensiklopedia) , Ekonomi Jalan Tengah (yang tidak ada di Ensiklopedi) , selama BUMN-BUMN dijual ke swasta/asing, selama kekayaan alam Indonesia diserahkan kepada asing, mayoritas rakyat Indonesia akan terpuruk dalam kemiskinan..

===

Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits

http://media-islam.or.id

— Pada Sen, 15/6/09, Agus Hamonangan <agushamonangan@ yahoo.co. id> menulis:

Dari: Agus Hamonangan <agushamonangan@ yahoo.co. id>

Topik: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Boediono Dicerca Neolib, Faisal Basri Nangis

Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com

Tanggal: Senin, 15 Juni, 2009, 4:33 AM

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/15/15020598/boediono.dicerca.neolib.faisal.basri.nangis.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengaku menangis ketika mendengar Boediono, rekannya sesama ekonom, dicerca sebagai neoliberalis.

Ceritanya terjadi ketika dirinya berada di Singapura pada pertengahan bulan Mei kemarin. Saat itu, Faisal mengaku tengah berada di dalam MRT di Negeri Merlion tersebut. Dirinya membaca berita-berita yang menyatakan bahwa Boediono itu neolib karena telah melakukan privatisasi BUMN.

“Mungkin saya agak cengeng. Tapi saya benaran menangis melihat kawan saya dicerca,” ujar Faisal pada acara peluncuran buku karya Boediono yang berjudul Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?, Senin (15/6) di Gedung Perpustakaan Nasional.

Saat itu juga, Faisal langsung mempercepat kepulangannya ke Indonesia lewat Batam. Dalam perjalanan pulang itulah, Faisal menuliskan artikel yang “membela” mantan gubernur Bank Indonesia itu dan mengirimkannya ke blog pribadinya di Kompasiana.com. Tulisannya itu kemudian mendapat tanggapan banyak orang.

Buku Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana? merupakan kumpulan esai ekonomi karya Boediono yang pernah diterbitkan di berbagai jurnal, surat kabar, dan majalah. Sepuluh esai yang dipublikasikan itu terdiri dari delapan tulisan ekonomi makro, satu keynote speech Gubernur Bank Indonesia, dan satu catatan pribadi tentang Prof Widjojo Nitisastro.

Turut hadir dalam peluncuran buku tersebut sejumlah ekonom, seperti Tony Prasetiantono, Sumarlin, dan juga tokoh-tokoh pers, seperti Rosihan Anwar, Fikri Jukri, dan Rektor UGM Soedjarwadi.

Sent from Indosat Blackberry

HIN

__._,_.___

Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages | Polls

=====================================================
Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] :

1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS

2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://epaper.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/

3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota

4.Moderator E-mail: agus.hamonangan@gmail.com agushamonangan@yahoo.co.id

5.Untuk bergabung: Forum-Pembaca-Kompas-subscribe@yahoogroups.com

KOMPAS LINTAS GENERASI

=====================================================

Catatan kaki:

*1 http://infoindonesia.wordpress.com/2008/01/15/beberapa-langkah-mengurangi-kemiskinan-di-indonesia/

*2 Policy implications

Broadly speaking, neoliberalism seeks to transfer part of the control of the economy from state to the private sector,[5] to, ostensibly, bring a more efficient government and, to improve economic indicators of the nation. The definitive statement of the concrete policies advocated by neoliberalism is often taken to be John Williamson’s[6] “Washington Consensus”, a list of policy proposals that appeared to have gained consensus approval among the Washington-based international economic organizations (like the International Monetary Fund (IMF) and World Bank). Williamson’s list included ten points:

* Fiscal policy discipline;

* Redirection of public spending from subsidies (”especially indiscriminate subsidies”) toward broad-based provision of key pro-growth, pro-poor services like primary education, primary health care and infrastructure investment;

* Tax reform – broadening the tax base and adopting moderate marginal tax rates;

* Interest rates that are market determined and positive (but moderate) in real terms;

* Competitive exchange rates;

* Trade liberalization  – liberalization of imports, with particular emphasis on elimination of quantitative restrictions (licensing, etc.); any trade protection to be provided by law and relatively uniform tariffs;

* Liberalization of inward foreign direct investment;

* Privatization of state enterprises;

* Deregulation  – abolition of regulations that impede market entry or restrict competition, except for those justified on safety, environmental and consumer protection grounds, and prudent oversight of financial institutions; and,

* Legal security for property rights.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

]]> http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/19/diskusi-dengan-faisal-basri-tentang-neoliberalisme-dan-privatisasi/feed/ 2 nizaminz http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/28/kritik-untuk-chatib-basri-neoliberalisme-memang-ada/ http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/28/kritik-untuk-chatib-basri-neoliberalisme-memang-ada/#comments Thu, 28 May 2009 08:47:37 +0000 nizaminz http://infoindonesia.wordpress.com/?p=339 ]]>

Isyu Neoliberalisme sedang marak.

Faisal Basri, Chatib Basri menolak adanya Neoliberalisme. Sementara para ekonom Kerakyatan seperti Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noorsy, Kwik Kian Gie, menuding adanya Neoliberalisme yang mendominasi pemerintahan.

Terlepas dari Capres “X” Neoliberalis atau tidak, mari kita lihat Neoliberalis itu seperti apa. Ini bukannya untuk menjatuhkan, karena Neoliberalisme saat ini seperti barang najis yang tidak seorang pun mau disebut Neoliberalis karena Neoliberalisme terbukti telah menyebabkan dunia jatuh dalam Krisis Global.

Tapi agar kita tahu dan bisa memperbaiki diri jika memang kita telah terjebak dalam Neoliberalisme secara sadar/tidak sadar.

Kita lihat komentar Chatib Basri yang menyangkal adanya Neoliberalisme di Kompas:

==

M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.

===

Dari pernyataan Chatib Basri di atas bahwa Neoliberalisme melakukan Liberalisasi dan Privatisasi, kita lihat BUMN2/BUMD2 seperti Telkom, Indosat, BNI, PAM Jaya telah diprivatisasi. Krakatau Steel dan Pertamina juga akan diprivatisasi. Begitu pula PAM Jaya jadi PAM Lyonnaise Jaya dan AETRA. Menurut seorang pengamat, sudah 40 BUMN di Indonesia yang diprivatiasi.

Dari segi privatisasi, jelas Indonesia telah terjebak dalam Neoliberalisme.

==

Chatib:

Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta adalah negara komunis. “Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?” ujarnya.

===

Indonesia memang tidak menolak campur tangan swasta. Tapi untuk sektor2 penting yang meliputi hajat hidup orang banyak atau berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, maka itu harus dikelola negara Via BUMN. Ini agar kekayaan alam tidak masuk ke segelintir pengusaha saja atau nasib rakyat bergantung pada kapitalis untuk sembako, air, dsb. Indonesia sudah menerapkan ini sejak sebelum tahun 1998 dan Indonesia bukan negara Komunis. Itu adalah Ekonomi Pancasila yang sesuai dgn UUD 45 pasal 33.

Neoliberalisme marak di Indonesia pasca Krisis Moneter tahun 1998 jadi tahun 2001 itu sebetulnya sudah Neoliberal.

==

Chatib:

Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. “Memang subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan pasar,” katanya.

==

Paham Neoliberalisme memang mencabut subsidi BARANG seperti BBM mau pun AIR untuk dialihkan ke subsidi ORANG. Karena itu harga BBM dinaikkan dari rp 1800/liter jadi rp 6000. Akibatnya seluruh harga barang jadi naik.

Kalau pun ada beras subsidi seperti Raskin (Beras orang Miskin), selain mutunya di bawah beras biasa (ada yang berbatu dan berkutu), juga khusus untuk warga yang punya kartu GAKIN (Keluarga Miskin).  Itu pun pembagiannya sangat jarang. Untuk Kesehatan Gratis juga begitu. Kalau yang berbayar 1 kamar bisa 4 orang dan ditengok paling kurang 1 kali sehari, untuk Kesehatan gratis wallahu a’lam.

Subisidi ORANG tidak memakmurkan Indonesia. Garis kemiskinan BPS rp 182 ribu/bulan jauh lebih kecil daripada versi Bank dunia yg rp 660 ribu/bulan akibatnya 80 juta rakyat miskin versi Bank Dunia tak dapat BLT. Pemberian BLT setelah pemerintah mencabut Subsidi barang yang mengakibatkan kenaikan seluruh harga barang (misalnya BBM yang merupakan leading price bagi harga2 lainnya termasuk Sembako) seperti meringankan sedikit beban segelintir rakyat setelah mereka dipukul dengan kenaikan harga barang. Banyak rakyat pingsan karena berebut BLT.

Kaum Neoliberalis memaksa rakyat Indonesia yang garis kemiskinannya Rp 182 ribu/bulan membeli BBM dengan harga yang sama dengan rakyat AS yang garis kemiskinannya Rp 10,4 juta/orang. Meski kaum miskin tidak beli BBM langsung, namun mereka menderita kenaikan tarif angkot, bis, dan barang2 kebutuhan pokok seperti beras, garam, gula, dsb karena semua itu didistribusikan lewat kendaraan pengangkut yang pakai BBM.

Pendidikan Dasar seperti SD dan SMP memang gratis agar rakyat Indonesia tidak bodoh-bodoh amat dan bisa jadi Buruh, Office Boy atau Kurir yang disuruh-suruh oleh Investor asing.

Tapi pendidikan SMAN dan Perguruan Tinggi Negeri diswastanisasi jadi BHP dan biayanya makin tak terjangkau oleh rakyat. Untuk masuk SMA Negeri biayanya Rp 1-7 juta sementara SPP antara Rp 150 ribu – 400 ribu. Untuk masuk PTN seperti UI? Kalau dulu murah cuma rp 200 ribu, sekarang bisa Rp 175 juta lebih! Ini adalah satu indikasi dari Neolberalisasi di negeri ini.

Dikuasainya 90% kekayaan alam Indonesia seperti minyak, gas, emas, perak, batubara, dsb oleh perusahaan asing harusnya jadi perhatian para pemimpin mau pun ekonom negeri ini agar hasil kekayaan alam Indonesia tidak lari ke tangan asing. Tapi untuk rakyat Indonesia.

Lihat perusahaan-perusahaan Forbes 500 yang ternyata banyak beroperasi dan menguras kekayaan alam Indonesia. ExxonMobil mendapat US$ 452 milyar (sekitar Rp 4.970 trilyun), Shell US$ 355 milyar (Rp 3.900 trilyun) sementara CEO-nya rata-rata dapat lebih dari RP 1 milyar/bulan. Padahal gaji presiden kita saja kurang dari Rp 70 juta/bulan sementara gaji pokok pejabat paling tinggi tak lebih dari Rp 3 juta. Begitu beramai-ramai korup Rp 1-2 milyar, segera ditangkap KPK. Sementara pimpinan perusahaan asing bisa menikmati puluhan milyar tiap tahun tanpa harus korupsi.

Hendaknya para pemimpin dan calon pemimpin lebih peduli kepada rakyat.

Dan kepada para Ekonom Neoliberal saya doakan mudah-mudahan mereka sadar dan insaf dan berhenti membohongi rakyat.

Silahkan lihat:

http://capresindonesia.wordpress.com/2009/05/18/pro-kontra-apakah-boediono-neoliberalis-atau-tidak

Isu Boediono Neoliberal Tidak Relevan

Kompas/Yuniadhi Agung

Boediono saat berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Selasa (19/5).

Selasa, 26 Mei 2009 | 14:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak Boediono dideklarasikan sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden, penolakan terhadap ekonom itu terus dilontarkan oleh berbagai kalangan. Mereka mengganggap Indonesia menganut faham neoliberalisme di bawah kepemimpinan SBY serta saat Boediono menjabat posisi menteri dan Gubernur BI. Apakah Indonesia menganut faham neoliberalisme?

M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.

Di lain pihak, berdasarkan data, kata Chatib, saat ini jumlah barang impor di Indonesia hanya sebesar 29 persen, jauh di bawah negara ASEAN lain, seperti Filipina 35 persen, Thailand 74 persen, dan Malaysia 80 persen. “Rasio impor Indonesia yang terkecil di Asia,” katanya.

Fakta lain, kata Chatib, adanya keluhan investor asing terhadap susahnya berinvestasi akibat ribetnya birokrasi di Indonesia. “Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak begitu welcome dengan asing,” tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. “Memang subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan pasar,” katanya.

Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta adalah negara komunis. “Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?” ujarnya.

Artinya, dalam hal ini, isu bahwa Boediono dan pemerintahan SBY menganut paham neoliberalisme adalah sesuatu yang tidak relevan.

Chatib menjelaskan, visi dan misi Boediono jelas, yaitu kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan. “Kesejahteraan bisa dicapai dengan adanya kebebasan. Kebebasan itu ada kalau ada demokrasi. Dalam demokrasi itu harus ada keadilan,” katanya.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/26/1423019/isu.boediono.neoliberal.tidak.relevan

What is Neoliberalism?

A Brief Definition for Activists

by Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia, National Network for Immigrant and Refugee Rights

“Neo-liberalism” is a set of economic policies that have become widespread during the last 25 years or so. Although the word is rarely heard in the United States, you can clearly see the effects of neo-liberalism here as the rich grow richer and the poor grow poorer.

“Liberalism” can refer to political, economic, or even religious ideas. In the U.S. political liberalism has been a strategy to prevent social conflict. It is presented to poor and working people as progressive compared to conservative or Rightwing. Economic liberalism is different. Conservative politicians who say they hate “liberals” — meaning the political type — have no real problem with economic liberalism, including neoliberalism.

“Neo” means we are talking about a new kind of liberalism. So what was the old kind? The liberal school of economics became famous in Europe when Adam Smith, an Scottish economist, published a book in 1776 called THE WEALTH OF NATIONS. He and others advocated the abolition of government intervention in economic matters. No restrictions on manufacturing, no barriers to commerce, no tariffs, he said; free trade was the best way for a nation’s economy to develop. Such ideas were “liberal” in the sense of no controls. This application of individualism encouraged “free” enterprise,” “free” competition — which came to mean, free for the capitalists to make huge profits as they wished.

Economic liberalism prevailed in the United States through the 1800s and early 1900s. Then the Great Depression of the 1930s led an economist named John Maynard Keynes to a theory that challenged liberalism as the best policy for capitalists. He said, in essence, that full employment is necessary for capitalism to grow and it can be achieved only if governments and central banks intervene to increase employment. These ideas had much influence on President Roosevelt’s New Deal — which did improve life for many people. The belief that government should advance the common good became widely accepted.

But the capitalist crisis over the last 25 years, with its shrinking profit rates, inspired the corporate elite to revive economic liberalism. That’s what makes it “neo” or new. Now, with the rapid globalization of the capitalist economy, we are seeing neo-liberalism on a global scale.

A memorable definition of this process came from Subcomandante Marcos at the Zapatista-sponsored Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neo-liberalismo (Inter-continental Encounter for Humanity and Against Neo-liberalism) of August 1996 in Chiapas when he said: “what the Right offers is to turn the world into one big mall where they can buy Indians here, women there ….” and he might have added, children, immigrants, workers or even a whole country like Mexico.”

The main points of neo-liberalism include:

1. THE RULE OF THE MARKET. Liberating “free” enterprise or private enterprise from any bonds imposed by the government (the state) no matter how much social damage this causes. Greater openness to international trade and investment, as in NAFTA. Reduce wages by de-unionizing workers and eliminating workers’ rights that had been won over many years of struggle. No more price controls. All in all, total freedom of movement for capital, goods and services. To convince us this is good for us, they say “an unregulated market is the best way to increase economic growth, which will ultimately benefit everyone.” It’s like Reagan’s “supply-side” and “trickle-down” economics — but somehow the wealth didn’t trickle down very much.

2. CUTTING PUBLIC EXPENDITURE FOR SOCIAL SERVICES like education and health care. REDUCING THE SAFETY-NET FOR THE POOR, and even maintenance of roads, bridges, water supply — again in the name of reducing government’s role. Of course, they don’t oppose government subsidies and tax benefits for business.

3. DEREGULATION. Reduce government regulation of everything that could diminsh profits, including protecting the environmentand safety on the job.

4. PRIVATIZATION. Sell state-owned enterprises, goods and services to private investors. This includes banks, key industries, railroads, toll highways, electricity, schools, hospitals and even fresh water. Although usually done in the name of greater efficiency, which is often needed, privatization has mainly had the effect of concentrating wealth even more in a few hands and making the public pay even more for its needs.

5. ELIMINATING THE CONCEPT OF “THE PUBLIC GOOD” or “COMMUNITY” and replacing it with “individual responsibility.” Pressuring the poorest people in a society to find solutions to their lack of health care, education and social security all by themselves — then blaming them, if they fail, as “lazy.”

Around the world, neo-liberalism has been imposed by powerful financial institutions like the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Inter-American Development Bank. It is raging all over Latin America. The first clear example of neo-liberalism at work came in Chile (with thanks to University of Chicago economist Milton Friedman), after the CIA-supported coup against the popularly elected Allende regime in 1973. Other countries followed, with some of the worst effects in Mexico where wages declined 40 to 50% in the first year of NAFTA while the cost of living rose by 80%. Over 20,000 small and medium businesses have failed and more than 1,000 state-owned enterprises have been privatized in Mexico. As one scholar said, “Neoliberalism means the neo-colonization of Latin America.”

In the United States neo-liberalism is destroying welfare programs; attacking the rights of labor (including all immigrant workers); and cutbacking social programs. The Republican “Contract” on America is pure neo-liberalism. Its supporters are working hard to deny protection to children, youth, women, the planet itself — and trying to trick us into acceptance by saying this will “get government off my back.” The beneficiaries of neo-liberalism are a minority of the world’s people. For the vast majority it brings even more suffering than before: suffering without the small, hard-won gains of the last 60 years, suffering without end.

Elizabeth Martinez is a longtime civil rights activist and author of several books, including “500 Years of Chicano History in Photographs.”

13101310Arnoldo Garcia is a member of the Oakland-based Comite Emiliano Zapata, affiliated to the National Commission for Democracy in Mexico.

13101310Both writers attended the Intercontinental Encounter for Humanity and against Neoliberalism, held July 27 – August 3,1996, in La Realidad, Chiapas.

http://www.corpwatch.org/article.php?id=376

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

Rank  ↓             Company Name  ↓         Primary Industry  ↓         Revenue

(US$ billions)  ↓             Year to  ↓          Market capitalization

(US$ millions, as of March 31, 2008)[1]  ↓            Employees  ↓    Primary Stock listing  ↓ Headquarters  ↓             CEO, compensation  ↓

1.         ExxonMobil Corp.          Oil and gas        $390.3[2]           2007     $452,505           80,800 NYSE: XOM      Flag of the United States Irving, Texas, United States            Rex W. Tillerson, $4.12M

2.         Wal-Mart Stores, Inc.     Retailing            $374.5[3]           Jan. 31, 2008     $210,973           2,100,000          NYSE: WMT             Flag of the United States Bentonville, Arkansas, United States      H. Lee Scott, Jr., $12.44M

3.         Royal Dutch Shell plc     Oil and gas        $355.8[4]           2007     $220,110           112,000             LSE: RDSA       Flag of the NetherlandsFlag of the United Kingdom The Hague, Netherlands/London, United Kingdom      Jeroen van der Veer, €7,509,244

4.         British Petroleum           Oil and gas        $292[5]             2007     $191,844           97,600 LSE: BP           Flag of the United Kingdom London, England, United Kingdom           Tony Hayward, $4.73M

5.         Toyota Motor Corp.        Automotive        $264.8[6]           March 31, 2008 $172,166           316,121             TYO: 7203             Flag of Japan Toyota, Aichi, Japan          Fujio Cho

6.         HSBC Holdings plc        Financial services          $247.50[7]         2007     $195,768           312,000             LSE: HSBA             Flag of the United Kingdom London, England, United Kingdom       Stephen Green

7.         Total S.A.          Oil and gas        $217.6[8]           2007     $178,554           111,401             Euronext: FP     Flag of France Courbevoie, Île-de-France, France             Christophe de Margerie

8.         Chevron Corp.    Oil and gas        $214.1[9]           2007     $177,265           61,533 NYSE: CVX       Flag of the United States San Ramon, California, United States        David J. O’Reilly, $7.82M

9.         Saudi Aramco    Oil and gas        $199.8[10]         2006     –           51,356 government-owned         Flag of Saudi Arabia Dhahran, Saudi Arabia    Khalid A. Al-Falih

10.        ING Group N.V.             Financial services          $197.9[11]         2007     $84,358             115,000             Euronext: INGA    Flag of the Netherlands Amsterdam, North Holland, Netherlands    Michel Tilmant, $1.87M

11.        ConocoPhillips   Oil and gas        $187.4[12]         2007     $119,002           39,000 NYSE: COP      Flag of the United StatesHouston, Texas, United States      James Mulva, $6.88M

Policy implications

Broadly speaking, neoliberalism seeks to transfer part of the control of the economy from state to the private sector,[5] to, ostensibly, bring a more efficient government and, to improve economic indicators of the nation. The definitive statement of the concrete policies advocated by neoliberalism is often taken to be John Williamson’s[6] “Washington Consensus”, a list of policy proposals that appeared to have gained consensus approval among the Washington-based international economic organizations (like the International Monetary Fund (IMF) and World Bank). Williamson’s list included ten points:

* Fiscal policy discipline;

* Redirection of public spending from subsidies (”especially indiscriminate subsidies”) toward broad-based provision of key pro-growth, pro-poor services like primary education, primary health care and infrastructure investment;

* Tax reform – broadening the tax base and adopting moderate marginal tax rates;

* Interest rates that are market determined and positive (but moderate) in real terms;

* Competitive exchange rates;

* Trade liberalization  – liberalization of imports, with particular emphasis on elimination of quantitative restrictions (licensing, etc.); any trade protection to be provided by law and relatively uniform tariffs;

* Liberalization of inward foreign direct investment;

* Privatization of state enterprises;

* Deregulation  – abolition of regulations that impede market entry or restrict competition, except for those justified on safety, environmental and consumer protection grounds, and prudent oversight of financial institutions; and,

* Legal security for property rights.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

Dua Warga Pingsan Saat Mengantre Dana BLT

Metrotvnews.com, Banyumas: Pencairan bantuan langsung tunai di Banyumas, Jawa Tengah, diwarnai dua orang pingsan. Mereka kelelahan karena kelamaan mengantre di bawah terik matahari.

Pembagian dana BLT berlangsung di Kantor Kecamatan Purwokerto Timur. Untuk memudahkan pembagian, petugas sebenarnya sudah menyiapkan beberapa loket yang masing-masing loket mengurusi tiap kelurahan. Namun, tetap saja, ratusan warga miskin harus antre lebih dari lima jam. Petugas lambat melayani karena harus mencocokkan terlebih dahulu data dengan kartu tanda penduduk warga penerima BLT.

Terik matahari saat itu membuat sebagian warga tidak kuat untuk mengantre. Bahkan, dua di antaranya pingsan. Beberapa petugas langsung merawatnya di tempat, sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.(DSY)

http://202.158.49.22/main.php?metro=berita&id=80951

Sejumlah Warga Penerima BLT di Bekasi Pingsan

Headline News / Nusantara / Jum’at, 27 Maret 2009 2:00 WIB

Metrotvnews.com, Bekasi: Sejumlah warga pingsan saat mengantre pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/3). Warga harus berdesak-desakan mengantre karena proses pencairan berjalan lambat.

Warga sudah berdatangan sejak pagi ke Kantor Pos Bekasi. Sementara proses pencairan berjalan lamban. Akibatnya, antrean warga penerima BLT terus memanjang. Terjadilah desak-desakan. Boleh jadi karena saat itu cuaca panas, sejumlah warga-pun pingsan. Salah seorangnya adalah nenek yang telah mengantre ber-jam-jam.

Kepala Kantor Pos Kota Bekasi, Yusron Erman, mengakui pihaknya menemui kendala dalam pencairan BLT kali ini. Kendala itu berupa perubahan sistem dari kartu menjadi kupon yang memaksa petugas Pos harus lebih teliti dalam mencocokan data yang ada. Akibatnya, proses pembagian BLT ini memakan waktu yang cukup lama. Rencananya, proses pembagian BLT tahap pertama di tahun 2009 ini berlangsung hingga akhir April mendatang.(DSY)

http://202.158.49.22/main.php?metro=berita&id=79438

Headline News / Nusantara / Senin, 20 April 2009 13:02 WIB

Metrotvnews.com, Tasikmalaya: Ribuan warga Tasikmalaya, Jawa Barat, saling berebutan mendapatkan dana bantuan langsung tunai (BLT) di PT Pos Indonesia, Senin (20/4). Beberapa di antara mereka akhirnya pingsan.

Sudah sejak pagi warga mengatre. Mereka jadi tak sabar karena kepanasan. Saling dorong di depan pintu loket pun tak bisa dihindari. Buntutnya, beberapa di antara mereka ambruk karena kelelahan.

Pembagian BLT di Tasikmalaya dimulai dengan giliran pertama warga delapan kelurahan di Kecamatan Tamansari. Jumlah penerima BLT mencapai 8.000 jiwa. Pembagian BLT dijadwalkan dilakukan tiap hari per kecamatan.(ICH)

http://202.158.49.22/main.php?metro=berita&id=81023

]]> http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/28/kritik-untuk-chatib-basri-neoliberalisme-memang-ada/feed/ 0 nizaminz Wanita dan Anak-anak Berebut BLT Pingsan berebut BLT Rakyat Antri BLT Pingsan berebut BLT http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/detikinet-komputer-rp-400-ribu-kecil-bagai-colokan-listrik/ http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/detikinet-komputer-rp-400-ribu-kecil-bagai-colokan-listrik/#comments Mon, 25 May 2009 08:18:54 +0000 nizaminz http://infoindonesia.wordpress.com/?p=326 ]]>

Tak disangka jika 2 dari 3 pendiri perusahaan Marvell Technology Group yang terdaftar di Nasdaq adalah orang Indonesia. Bahkan pimpinannya, Sehat Sutardja juga orang Indonesia. Sekarang Marvell Technology tengah membuat komputer kecil seperti colokan listrik yang harganya sekitar US$ 99 atau sekitar Rp 1 juta.

Marvell adalah perusahaan semikonduktor yang cukup ternama di pasaran. Produk-produknya digunakan di kurang lebih 50 persen prosesor hardisk di pasaran, belum lagi chip Marvell yang banyak tertanam dalam ponsel.

Ini adalah satu bukti bahwa bangsa Indonesia mampu untuk mandiri.

Komputer Rp 400 Ribu, Kecil Bagai Colokan Listrik

Wicak Hidayat – detikinet

Sehat Sutardja (McDermid/Reuters)

Jakarta – Perusahaan yang didirikan orang Indonesia, Marvell Technology Group, telah mengembangkan sebuah komputer dengan harga yang akan mencapai sekitar Rp 400.000 per unit. Komputer ini memiliki ukuran kecil bagaikan colokan listrik.

Komputer dengan nama Plug Computer itu memiliki ukuran seperti colokan listrik, kurang lebih hanya satu genggaman tangan. Namun kemampuannya tak bisa diremehkan begitu saja.

Sehat Sutardja, CEO dan pendiri Marvell, seperti dikutip detikINET dari NYTimes, Senin (25/5/2009), mengatakan Plug Computer itu dikembangkan dengan prosesor buatan Marvell. Memang perangkat itu tidak dilengkapi dengan layar, namun ia bisa disambungkan dengan kabel Ethernet ke jaringan lokal dan internet.

Selain itu, Plug Computer memiliki port USB untuk dipasangkan dengan perangkat eksternal lain, mulai dari hardisk hingga kamera. Sistem operasi yang digunakan adalah salah satu versi dari Linux.

Perangkat itu dibanderol pada harga USD 99 dengan development kit-nya. Namun NYTimes memperkirakan dalam waktu dua tahun perangkat itu akan turun harga hingga USD 40 atau sekitar Rp 400.000.

Sutardja mengatakan, nantinya Plug Computer ini mungkin tak akan nampak sebagai satu produk tersendiri. “Nantinya, Anda tak akan melihat plug ini. Kami ingin perangkat ini ada di TV, stereo system dan pemutar DVD,” ujar pria yang hijrah dari Indonesia untuk kemudian mendirikan Marvell di Amerika Serikat.

Marvell adalah perusahaan semikonduktor yang cukup ternama di pasaran. Produk-produknya digunakan di kurang lebih 50 persen prosesor hardisk di pasaran, belum lagi chip Marvell yang banyak tertanam dalam ponsel.

Pada 2006 perusahaan ini menarik perhatian karena membeli salah satu divisi dari Intel, tepatnya Divisi Xscale Processor dari raksasa mikroprosesor tersebut. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 di Santa Clara, California, Amerika Serikat, dua dari tiga pendirinya adalah pria kelahiran Indonesia: Sehat Sutardja dan Pantas Sutardja.

( wsh / ash )

http://www.detikinet.com/read/2009/05/25/144017/1136746/317/komputer-rp-400-ribu-kecil-bagai-colokan-listrik

Marvell Technology Group Ltd. (Nasdaq)

sector: Technology . industry: Semiconductors · View MRVL on other exchanges

As of  22 May 2009

Sutardja, Sehat

Brief Biography

Dr. Sehat Sutardja has served as the President, Chief Executive Officer and Co-Chairman of the board of directors since 1995, and Chairman of the board of Marvell Technology Group Ltd. since 2003. In addition, Dr. Sehat Sutardja serves as President, Chief Executive Officer and a director of U.S. operating subsidiary, Marvell Semiconductor, Inc., or MSI. Dr. Sehat Sutardja holds one private company directorship and directorships in subsidiaries, including Marvell Semiconductor, Ltd., Marvell Technology, Inc. and SysKonnect, Inc. Dr. Sehat Sutardja holds a BS from Iowa State University, and a MS and Ph.D. in Electrical Engineering and Computer Science from the University of California at Berkeley. Dr. Sehat Sutardja was elected as a Fellow to the IEEE in 2007 and holds over 90 U.S. patents.

http://www.reuters.com/finance/stocks/officerProfile?symbol=MRVL.O&officerId=149195

A Better Way to Deliver Value Added Services

Unlike other embedded networking products, a plug computer is designed to offer PC-like performance.

The Marvell PXA168 is the first in a family of applications processors targeted at mass market opportunities in computing and digital consumer devices with the potential to reach up to a billion units.

Marvell’s expertise in microprocessor architecture and digital signal processing, drives multiple platforms including high volume storage solutions, wired and wireless networking, video processing and cellular products.

http://www.marvell.com/index.jsp

Sehat Sutardja

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sehat Sutardja, adalah pendiri pendamping Marvell Technology Group dan menjadi presiden, pemimpin eksekutif sejak 1995. Ia juga menjadi presiden, pemimpin eksekutif, dan direktur pada perusahaan semikonduktor Marvell.

Karirnya dimulai dari tahun 1989 hingga 1995 ketika menduduki manajer dan pemimpin teknis proyek 8×8.

Ia dilahirkan di Jakarta, Indonesia. Sehat Sutardja menamatkan pendidikan menengahnya di Kolese Kanisius. Kemudian melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat dan meraih sarjana sains di teknik elektrik dari Universitas Negeri Iowa. Ia juga menjalani pendidikan pascasarjana Master of Science (M.Sc) dan Ph.D. dalam bidang teknik elektrik dan ilmu komputer dari Universitas California, Berkeley.

Ia menikahi Weili Dai, dan merupakan saudara dari Pantas Sutardja, yang juga turut mendirikan Marvell.

Pada 2007, majalah Forbes memasukkan Sehat Sutardja sebagai salah satu orang terkaya[1] di Amerika Serikat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sehat_Sutardja

]]> http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/detikinet-komputer-rp-400-ribu-kecil-bagai-colokan-listrik/feed/ 1 nizaminz plugcomputer Sehat Sutardja http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme/ http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme/#comments Mon, 25 May 2009 04:47:17 +0000 nizaminz http://infoindonesia.wordpress.com/?p=321 ]]>

Saat ini ramai diberitakan bahwa Capres “X” atau Cawapres “Y” adalah Neoliberalis atau Antek Asing sementara pihak yang tertuduh atau simpatisannya membelanya. Istilah “Neoliberalis” jadi populer sekarang.

Tapi masih banyak orang yang tidak tahu “Apa sih Neoliberalis itu?” Oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin sehingga orang awam bisa memahaminya.

Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.

Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau.

Selain itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.

Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.

Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas).

Mari kita bahas satu per satu agenda utama Neoliberalisme.

Privatisasi/Penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Neoliberalis menghendaki negara tidak berbisnis meski bisnis tersebut menyangkut kekayaan alam negara dan juga menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Oleh karena itu semua BUMN harus dijual atau diprivatisasi ke pihak swasta. Karena swasta Nasional keuangannya terbatas, umumnya yang membelinya adalah pihak asing seperti Indosat dan Telkom yang dijual ke perusahaan asing seperti STT dan Singtel yang ternyata anak perusahaan dari Temasek (BUMN Singapura).

PAM (Perusahaan Air Minum) yang dibeli pihak asing sehingga jadi Palyja (Lyonnaise, Perancis) dan TPJ (Thames PAM Jaya yang kemudian dibeli oleh AETRA). Privatisasi ini akhirnya menyebabkan tarif PAM naik berkali-kali hingga sekarang 1 m3 jadi sekitar Rp 7.000.

Yang berbahaya adalah ketika perusahaan swasta/asing itu bergerak di bidang pertambangan seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, sehingga kekayaan alam Indonesia bukannya dinikmati oleh rakyat Indonesia justru masuk ke kantong asing. Inilah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Menurut PENA, Rp 2.000 trilyun setiap tahun dari hasil kekayaan alam Indonesia masuk ke tangan asing. Padahal APBN kita saat itu hanya sekitar Rp 1.000 trilyun sementara hutang luar negeri Rp 1.600 trilyun.

Jika Privatisasi khususnya yang menyangkut kekayaan alam bisa dihentikan, maka hutang luar negeri bisa dilunasi dalam waktu kurang dari setahun. Para pejabat dan pegawai negeri bisa hidup senang dengan anggaran Rp 1000 trilyun/tahun dan rakyat bisa makmur dengan rp 2.000 trilyun/tahun yang saat ini justru dinikmati asing.

Prinsip Neoliberalisme di atas jelas bertentangan dengan UUD 45 (yang saat ini diamandemen) dan juga ajaran Islam. Meski Pancasila dan Islam tidak menganut paham komunisme di mana semua diatur negara, tapi untuk hal-hal yang penting dan menguasai kebutuhan orang banyak serta kekayaan alam itu adalah milik bersama. Bukan segelintir pemilik perusahaan/asing.

Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal, yaitu air, rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan), dan api (migas/energi). (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUD 45 Pasal 33 ayat 3

Pencabutan Subsidi Barang

Menurut kaum Neoliberalis, subsidi barang adalah penyakit. Oleh karena itu subsidi BBM, angkutan umum, air, dan sebagainya dihapuskan. Harga barang mengikuti harga pasar dunia sehingga harga barang terus meroket melebihi kenaikan penghasilan rakyat.

Sebagai contoh harga Premium yang tahun 2004 masih Rp 1.800/liter naik hingga Rp 6.000/liter. Sementara harga Pertamax betul-betul mengikuti harga minyak dunia sehingga harganya sama dengan di AS. Padahal jika garis kemiskinan di Indonesia hanya Rp 182 ribu/bulan, di AS sekitar Rp 10,4 juta/bulan. Di AS, seorang pengantar Pizza bisa mendapat Rp 14 juta/bulan belum termasuk tip. Sementara di Indonesia, seorang manager belum tentu dapat gaji rp 2 juta/bulan.

Jadi kebijakan kaum Neoliberalis yang memaksakan harga barang mengikuti harga pasar/dunia betul-betul menyengsarakan rakyat Indonesia.

Sebagai kompensasi atas berbagai kenaikan harga barang, kaum Neoliberalis memberikan bantuan langsung kepada rakyat seperti BLT sebesar Rp 100 ribu/bulan. Namun sayang, tidak semua rakyat kebagian. Banyak buruh/pekerja yang upahnya di bawah UMR tidak menerima BLT. Garis Kemiskinan yang begitu rendah jauh di bawah standar Bank Dunia yang US$ 2/orang/hari (Rp 660 ribu/bulan) mengakibatkan banyak orang miskin tidak dapat BLT. Penerima BLT kurang dari 40 juta orang. Padahal orang miskin di Indonesia dengan standar Bank dunia diperkirakan sekitar 120 juta jiwa. Ada 80 juta rakyat miskin yang tak menerima BLT sehingga kerap ada orang yang menurut garis kemiskinan BPS “kaya” berebut BLT karena sebetulnya menurut garis kemiskinan Bank Dunia masih miskin.

Ajaran Neoliberalisme yang membisniskan semua barang termasuk air bertentangan dengan ajaran Islam. Jika anda tak punya uang, anda kesulitan menikmati air bersih.

Pernah di zaman Nabi ada orang Yahudi yang memiliki sumur air dan menjualnya kepada masyarakat. Nabi Muhammad meminta sahabat untuk membeli sumur tersebut dan memberikannya gratis kepada seluruh rakyat.

Itulah ajaran Islam di mana air yang merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup harusnya bisa didapatkan oleh semua makhluk hidup. Bukan hanya oleh orang yang bisa membeli saja.

Penghapusan Layanan Publik

Pelayanan Publik oleh negara seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dihapuskan. Diserahkan ke pihak swasta atau harganya meningkat sesuai harga “Pasar”.

Meski pendidikan dasar SD-SMP gratis (mungkin agar rakyat Indonesia bisa lulus SMP sehingga kalau jadi office boy atau kuli tidak bodoh-bodoh amat), namun untuk SMA dan Perguruan Tinggi Negeri biayanya sangat mahal. Uang masuk SMA Negeri sekitar rp 4-7 juta sementara SPP berkisar Rp 175 ribu-400 ribu/bulan. Melebihi biaya di perguruan tinggi swasta seperti BSI yang kurang dari rp 200 ribu/bulan. Untuk masuk PTN apalagi Fakultas Kedokteran bisa mencapai Rp 75-200 juta.

Kesehatan juga begitu. Banyak Rumah Sakit Pemerintah yang diprivatisasi. Operasi sederhana seperti operasi usus buntu mencapai rp 10 juta lebih. Padahal teman saya yang operasi gajinya tak jauh dari UMR.

Layanan Kesehatan gratis baru bisa didapat jika anda memenuhi kriteria miskin dan punya kartu Keluarga Miskin (GAKIN).

Pembangunan Bertumpu dengan Investor Asing dan Hutang Luar Negeri

Menurut kaum Neoliberalis, tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa hutang. Padahal Arab Saudi yang menasionalisasi perusahaan minyak ARAMCO pada tahun 1974 berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan dan memakmurkan rakyatnya tanpa perlu berhutang.

Hutang dari Lembaga Neoliberalisme seperti IMF, World Bank, ADB, dan sebagainya justru jadi belenggu yang memaksa Indonesia menjual BUMN dan kekayaan alamnya.

Saat ini Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati rakyat sehingga mayoritas rakyat Indonesia hidup melarat. Tapi justru oleh perusahaan asing yang merupakan kroni dari IMF dan World Bank.

Jika Indonesia mandiri, maka hutang luar negeri yang cuma Rp 1.600 trilyun itu bisa lunas dalam waktu kurang dari setahun.

Jika Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia bisa dipakai untuk pembangunan, maka kita tidak perlu lagi berhutang.

Kaum Neoliberalis itu seperti makelar hutang yang mendapat komisi dan berbagai keuntungan lainnya dari hasil hutang berupa bunga dan juga penjualan BUMN dan kekayaan alam Indonesia.

Spekulasi Pasar Uang, Pasar Modal, dan Pasar Komoditas

Dari Rp 1.982 Trilyun perdagangan saham di BEI, hanya Rp 44,37 Trilyun masuk ke Sektor Riel (2,24%). Sementara 97% lebih tersedot untuk Spekulasi Saham.

Perdagangan valuta asing (valas) di Indonesia sekitar Rp 7.000 trilyun/tahun dan terus meningkat. Uang jadi lebih sebagai alat spekulasi ketimbang sebagai alat tukar.

Inilah contoh keserakahan Kartel dan spekulan Pasar Minyak yang mempermainkan harga di Pasar Komoditas dan tak terkontrol. Harga minyak dari US$ 20/brl (2002) jadi US$ 144/brl (2008). Naik 7x lipat dalam 6 tahun!

Menurut ensiklopedi MS Encarta, dari tahun 1950-2001 volume ekspor dunia meningkat 20 kali lipat. Sementara perdagangan uang dari tahun 1970-2001 naik 150 x lipat dari US$ 10-20 milyar per hari jadi US$ 1,5 trilyun/hari (Rp 16.500 trilyun/hari)! Spekulasi uang asing seperti Rupiah-Dollar-Yen-Euro, dsb lebih besar ketimbang sebagai alat tukar untuk pembelian barang.

Itulah sistem Neoliberalisme yang lebih mementingkan uang tersedot ke Spekulasi uang, saham, dan komoditas (meski barang, tapi dipermainkan hingga jatuh tempo selama 6 tahun) di Pasar Uang, Pasar Saham, dan Pasar Komoditas.

Penjajahan “Kompeni” Gaya Baru

Dulu yang menjajah kita adalah Kompeni Belanda. Artinya Perusahaan (VOC-Verenigde Oost Indische Compagnie) Belanda. Bukan Pemerintah Belanda. VOC ini mendirikan berbagai perkebunan terutama rempah-rempah dan memonopolinya untuk dijual ke Eropa.

Karena jumlahnya sedikit (total penduduk Belanda waktu itu hanya 7 juta dan tentara Belanda di Indonesia kurang dari 10.000), maka Kompeni Belanda tetap bekerjasama dengan Raja-raja dan Bupati-bupati lokal. Raja-raja yang tidak mau bekerjasama diperangi bersama sekutunya. Bangsa Indonesia bekerja sebagai kuli kontrak.

Nah saat ini yang menguasai kekayaan alam kita adalah Kompeni gaya baru, yaitu Multi National Company (MNC) yang didukung oleh pemerintah AS dan sekutunya. Sejarah kembali berulang. Raja-raja dan Bupati-bupati baru tetap orang Indonesia, demikian pula Kuli Kontraknya. Bahkan para pengkhianat/komprador yang bekerjasama dengan para penjajah pun tetap ada.

Bahkan jika dulu Kompeni Belanda umumnya masih mengutamakan Perkebunan yang masih ramah lingkungan, Kompeni baru sekarang menguras hasil tambang Indonesia seperti minyak, gas, emas, perak, batubara, tembaga, dan sebagainya. Gunung-gunung di Papua menjadi rata dan tercemar zat kimia, begitu pula di daerah-daerah pertambangan lainnya. Sungai-sungai dan danau juga tercemar sehingga rakyat setempat tidak bisa lagi mendapat makanan berupa ikan dari situ.

Jadi situasi penjajahan Kompeni gaya baru ini justru lebih buruk dan ironisnya tidak disadari oleh mayoritas rakyat Indonesia! Ini karena penjajah gaya baru ini membina begitu banyak kaki tangan mulai dari LSM-LSM, Kampus-kampus, hingga media massa yang mereka biayai (Contohnya TV Pemerintah AS VOA muncul di satu TV Swasta di Indonesia sementara TVRI tidak bisa muncul).

Itulah sekilas dari Sistem Neoliberalisme. Krisis Global yang terjadi saat ini tak lepas dari ulah kaum Neoliberalis. Kenapa Indonesia terkena Krisis Global? Itu karena ekonom yang diberi tanggung-jawab mengurusi ekonomi Indonesia secara sadar/tidak sadar menganut sistem ekonomi Neoliberalisme. Tahun 1998 Indonesia kena krisis moneter. Tahun 2008 hingga sekarang kembali kena krisis ekonomi sehingga PHK dan pengangguran meraja lela.

Neoliberalisme sangat berbahaya. Inilah komentar mantan presiden Venezuela tentang Neoliberalisme.

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru/rudal, tapi dengan wabah kelaparan

Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000

Referensi:

”Ekonomi Islam Vs Ekonomi Neo-Liberal”, M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi

LIPI

Kompas

The most dramatic evidence of globalization is the increase in trade and the movement of capital (stocks, bonds, currencies, and other investments). From 1950 to 2001 the volume of world exports rose by 20 times. By 2001 world trade amounted to a quarter of all the goods and services produced in the world. As for capital, in the early 1970s only $10 billion to $20 billion in national currencies were exchanged daily. By the early part of the 21st century more than $1.5 trillion worth of yen, euros, dollars, and other currencies were traded daily to support the expanded levels of trade and investment. Large volumes of currency trades were also made as investors speculated on whether the value of particular currencies might go up or down.

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

THE INSTITUTIONS OF GLOBALIZATION

Three key institutions helped shape the current era of globalization: the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade Organization (WTO). All three institutions trace their origins to the end of World War II (1939-1945) when the United States and the United Kingdom decided to set up new institutions and rules for the global economy. At the Bretton Woods Conference in New Hampshire in 1944, they and other countries created the IMF to help stabilize currency markets. They also established what was then called the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to help finance the rebuilding of Europe after the war.

A. World Bank

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Globalization

Encyclopedia Article

International Monetary Fund

The IMF makes loans so that countries can maintain the value of their currencies and repay foreign debt. Countries accumulate foreign debt when they buy more from the rest of the world than they sell abroad. They then need to borrow money to pay the difference, which is known as balancing their payments. After banks and other institutions will no longer lend them money, they turn to the IMF to help them balance their payments position with the rest of the world. The IMF initially focused on Europe, but by the 1970s it changed its focus to the less-developed economies. By the early 1980s a large number of developing countries were having trouble financing their foreign debts. In 1982 the IMF had to offer more loans to Mexico, which was then still a developing country, and other Latin American nations just so they could pay off their original debts.

The IMF and the World Bank usually impose certain conditions for loans and require what are called structural adjustment programs from borrowers. These programs amount to detailed instructions on what countries have to do to bring their economies under control. The programs are based on a strategy called neoliberalism, also known as the Washington Consensus because both the IMF and the World Bank are headquartered in Washington, D.C. The strategy is geared toward promoting free markets, including privatization (the selling off of government enterprises); deregulation (removing rules that restrict companies); and trade liberalization (opening local markets to foreign goods by removing barriers to exports and imports). Finally, the strategy also calls for shrinking the role of government, reducing taxes, and cutting back on publicly provided services.

World Trade Organization

Another key institution shaping globalization is the World Trade Organization (WTO), which traces its origins to a 1948 United Nations (UN) conference in Havana, Cuba. The conference called for the creation of an International Trade Organization to lower tariffs (taxes on imported goods) and to encourage trade. Although the administration of President Harry S. Truman was instrumental in negotiating this agreement, the U.S. Congress considered it a violation of American sovereignty and refused to ratify it. In its absence another agreement, known as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), emerged as the forum for a series of negotiations on lowering tariffs. The last of these negotiating sessions, known as the Uruguay Round, established the WTO, which began operating in 1995. Since its creation, the WTO has increased the scope of trading agreements. Such agreements no longer involve only the trade of manufactured products. Today agreements involve services, investments, and the protection of intellectual property rights, such as patents and copyrights. The United States receives over half of its international income from patents and royalties for use of copyrighted material.

IV

Criticisms Directed at the IMF and WTO

Many economists believed that lifting trade barriers and increasing the free movement of capital across borders would narrow the sharp income differences between rich and poor countries. This has generally not happened. Poverty rates have decreased in the two most heavily populated countries in the world, India and China. However, excluding these two countries, poverty and inequality have increased in less-developed and so-called transitional (formerly Communist) countries. For low- and middle-income countries the rate of growth in the decades of globalization from 1980 to 2000 amounted to less than half what it was during the previous two decades from 1960 to 1980. Although this association of slow economic development and the global implementation of neoliberal economic policies is not necessarily strict evidence of cause and effect, it contributes to the dissatisfaction of those who had hoped globalization would deliver more growth. A slowdown in progress on indicators of social well-being, such as life expectancy, infant and child mortality, and literacy, also has lowered expectations about the benefits of globalization.

IMF Terms and Conditions

The IMF, in particular, has been criticized for the loan conditions it has imposed on developing countries. Economist Joseph Stiglitz, a Nobel Prize winner and former chief economist at the World Bank, has attacked the IMF for policies that he says often make the fund’s clients worse, not better, off. So-called IMF riots have followed the imposition of conditions such as raising the fare on public transportation and ending subsidies for basic food items. Some countries have also objected to the privatization of electricity and water supplies because the private companies taking over these functions often charge higher prices even though they may provide better service than government monopolies. The IMF says there is no alternative to such harsh medicine.

The WTO has faced much criticism as well. This criticism is often directed at the rich countries in the WTO, which possess the greatest bargaining power. Critics say the rich countries have negotiated trade agreements at the expense of the poor countries.

The Final Act of the Uruguay Round that established the WTO proclaimed the principle of “special and different treatment.” Behind this principle was the idea that developing countries should be held to more lenient standards when it came to making difficult economic changes so that they could move to free trade more slowly and thereby minimize the costs involved. In practice, however, the developing countries have not enjoyed “special and different treatment.” In fact, in the areas of agriculture and the textile and clothing industries where the poorer countries often had a comparative advantage, the developing countries were subjected to higher rather than lower tariffs to protect domestic industries in the developed countries. For example, the 48 least-developed countries in the world faced tariffs on their agricultural exports that were on average 20 percent higher than those faced by the rest of the world on their agricultural exports to industrialized countries. This discrepancy increased to 30 percent higher on manufacturing exports from developing countries.

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

Neoliberalisme – Wikipedia

http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme

ANALISIS : Neoliberalisme ===> Oleh : Revrisond Baswir

18/05/2009 08:50:25

NEOLIBERALISME. Tiba-tiba saja mencuat menjadi wacana hangat di tengah-tengah masyarakat. Pemicunya adalah munculnya nama Boediono sebagai calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang akan datang. Menurut para penentang mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, Boediono seorang ekonom yang menganut paham ekonomi neoliberal, sebab itu ia sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian Indonesia.

Tulisan ini tidak bermaksud mengupas Boediono atau paham ekonomi yang dianutnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menguraikan pengertian, asal mula, dan perkembangan neoliberalisme secara singkat. Saya berharap, dengan memahami neoliberalisme secara benar, silang pendapat yang berkaitan dengan paham ekonomi ini dapat dihindarkan dari debat kusir. Sebaliknya, para ekonom yang jelas-jelas mengimani neoliberalisme, tidak secara mentah-mentah pula mengelak bahwa dirinya bukan seorang neoliberalis.

Sesuai dengan namannya, neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.

Sebagaimana diketahui, dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama sekali. Tetapi setelah perekonomian dunia terjerumus ke dalam depresi besar pada tahun 1930-an, kepercayaan terhadap paham ekonomi pasar liberal merosot secara drastis. Pasar ternyata tidak hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi besar 1930-an tidak hanya ditandai oleh terjadinya kebangkrutan dan pengangguran massal, tetapi bermuara pada terjadinya Perang Dunia II.

Menyadari kelemahan ekonomi pasar liberal tersebut, pada September 1932, sejumlah ekonom Jerman yang dimotori oleh Rustow dan Eucken mengusulkan dilakukannya perbaikan terhadap paham ekonomi pasar, yaitu dengan memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan. Dalam perkembangannya, gagasan Rostow dan Eucken diboyong ke Chicago dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke dan Simon.

Sebagaimana dikemas dalam paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). Tetapi dalam konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods, Amerika Serikat (AS) pada 1944, yang diselenggarakan untuk mencari solusi terhadap kerentanan perekonomian dunia, konsep yang ditawarkan oleh para ekonom neoliberal tersebut tersisih oleh konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.

Sebagaimana diketahui, dalam konsep negara kesejahteraan atau keynesianisme, peranan negara dalam perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes bahkan dengan tegas mengatakan: “Selama masih ada pengangguran, selama itu pula campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.”

Namun kedigdayaan keynesianisme tidak bertahan lama. Pada awal 1970-an, menyusul terpilihnya Reagan sebagai presiden AS dan Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan secara luas. Di Amerika hal itu ditandai dengan dilakukannya pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran, sedang di Inggris ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara massal.

Selanjutnya, terkait dengan negara-negara sedang berkembang, penerapan neoliberalisme menemukan momentumnya pada akhir 1980-an. Menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara Amerika Latin. Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Inti paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998 lalu. Secara terinci hal itu dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang ditandatatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan agenda-agenda tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan USAID.

Menyimak uraian tersebut, secara singkat dapat disimpulkan, sebagai bentuk baru liberalisme, neoliberalisme pada dasarnya tetap sangat memuliakan mekanisme pasar. Campur tangan negara, walau pun diakui diperlukan, harus dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman bekerjanya mekanisme pasar. Karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme. WallahuaÆlambishawab. (Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM)-a

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=198648&actmenu=45

]]> http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme/feed/ 3 nizaminz Selebihnya... Grafik Harga Minyak http://infoindonesia.wordpress.com/2009/03/18/memperkuat-rupiah-dengan-koin-emas-rupiah/ http://infoindonesia.wordpress.com/2009/03/18/memperkuat-rupiah-dengan-koin-emas-rupiah/#comments Wed, 18 Mar 2009 01:51:26 +0000 nizaminz http://infoindonesia.wordpress.com/?p=302 ]]>

Tanpa Mata Uang yang kuat, Indonesia akan terus kena krisis keuangan dan seluruh rakyat Indonesia akan terus termiskinkan. Tahun 1946 1 US$ hanya Rp 1,88. Sedang sekarang 1 US$ 12.000. Jadi nilai rupiah turun hingga 6.000 kali lipat lebih (600.000%!).

Solusinya menurut saya RP harus kuat. Bisa saja pemerintah mengeluarkan Koin Rupiah Emas seberat 4 gram 22 karat (nilainya mungkin sekarang Rp 1,4 juta. Pemerintah bisa saja mengeluarkan uang rupiah persis seperti sekarang. Namun dipatok ke rupiah emas. Misalnya Rp 100.000 = 0,1 Rp Emas., Rp 50.000=0,05 Rp Emas, dan seterusnya UMR bisa dipatok 1 koin rupiah emas, jadi tiap tahun buruh tidak perlu demo karena gaji mereka otomatis naik mengikuti emas.

Mungkin ada yang beranggapan uang emas atau uang yang dipatok emas sudah tidak zaman. Padahal Negara2 Eropa dan AS hingga tahun 1970 masih mematok uang mereka dengan emas. Tiap dollar yang dicetak bisa ditukar dengan emas dengan berat tertentu.

Nixon baru menghentikan jaminan emas ketika Dollar bukan hanya dipakai warga AS, tapi juga dipakai seluruh warga dunia sehingga jumlah Dollar yang dipegang pemerintah asing justru 5 kali lebih besar daripada yg dipegang AS. Silahkan baca artikel tentang Uang Dollar dan Emas di Ensiklopedia MS Encarta di bawah.

Stabilitas nilai emas bisa dibuktikan dari satu buku Sahih Imam Bukhari yang menyatakan bahwa pada zaman Nabi harga 1-2 ekor kambing besarnya 1 dinar emas (4,25 gram emas 22 karat atau sekitar Rp 1,5 juta). Nah 1.400 tahun kemudian ternyata harganya juga 1 dinar emas. Nyaris tidak ada inflasi pada uang emas meski rentang waktu 1.400 tahun lebih.

Sebaliknya nilai rupiah turun jauh. Sebagai contoh tahun 1970 Ongkos Naik Haji (ONH) hanya Rp 182.000. Tahun 2009 naik jadi US$ 3.500 (Rp 42.000.000). Nilai rupiah turun 231 x lipat (23.100%!) hanya dalam rentang 39 tahun! Artinya kalau tahun 1970 anda harus bangga dengan gaji Rp 182 ribu karena bisa naik haji tiap tahun, sekarang pembantu pun tidak mau digaji segitu. Jika kenaikan gaji lebih kecil dari kenaikan inflasi, rakyat Indonesia akan termiskinkan karena anjloknya nilai rupiah.

Zaman Soeharto hingga tahun 1980-an, Rupiah dipatok ke Dollar (Fixed Exchange Rate). Kemudian jadi Floating Rate. Rupiah dan Dollar jadi ajang spekulasi dengan nilai Rp 7000 trilyun/tahun.

Uang kertas Rupiah dan Dollar sebetulnya sama2 nyaris tidak berharga. Paling cuma Rp 30/lembar. Nilai ditentukan oleh para spekulan pasar uang. Tidak jelas dan mudah dipermainkan oleh spekulan valas kelas kakap macam George Soros. Spekulasi Valas di Indonesia sekitar Rp 7.000 Trilyun/tahun!

Harusnya Rp 1000 trilyun APBN itu dipakai untuk kegiatan produktif memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia seperti:

1. produksi mobil dan motor supaya tidak 100% impor

2. Mengelola pertambangan Nasional sehingga hasilnya 100% dinikmati rakyat Indonesia. Saat ini 40% hasil migas dinikmati perusahaan asing (mayoritas penjajah AS). Sementara Emas, Perak, dan Permata, 85% dikuasai perusahaan asing sementara 240 juta rakyat Indonesia cuma dapat 15%. Kalau cuma dapat pajak, semua perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN juga bayar pajak.

3. Pembukaan lahan perkebunan dan peternakan agar pangan Indonesia bisa dipenuhi sendiri.

Tapi sekali lagi, selama nilai rupiah tidak jelas/tidak dipatok dengan emas, maka rupiah terus akan jadi bulan2an spekulan uang. Zaman Habibie 1 US$=Rp 7000. Zaman Mega dan Gus Dur jadi Rp 8.000. Zaman SBY jadi anjlok menjadi Rp 12.000. Itu artinya bangsa Indonesia termiskinkan akibat hancurnya mata uang kertas rupiah.

http://encarta. msn.com/encyclop edia_761556418_ 3/money.html

all IMF members defined the value of their own currencies in terms of the dollar and, second, because the United States agreed to convert all dollars held by foreign governments into gold on demand and at the exchange rate agreed on when the IMF was established. Officially, this meant that the world was on a “gold exchange standard” since governments could change their currencies into gold via the U.S. dollar.

So long as the United States had most of the world’s gold supply, as was true after World War II, this system worked fairly well. When the quantity of dollars held by foreign governments began to exceed U.S. gold holdings by large amounts, however, the system started to falter.

By the early 1970s foreign government holdings of U..S. dollars were over five times greater than the U.S. gold stock. In August 1971 President Richard M. Nixon suspended gold payments of U.S. dollars.

This closing of the “gold window” effectively ended all ties between the U.S. dollar and either gold or silver. Since then the United States has had a fully managed currency system, one with no metallic base whatsoever. United States citizens are free to own, buy, and sell gold, but its price is determined in the same way as any other freely traded commodity—on the basis of supply and demand. Gold no longer serves as a medium of exchange. Federal Reserve notes are overwhelmingly the dominant form of currency in circulation today.

MBM TEMPO › Print Article

Lagi pula, mulai 1970 subsidi haji diberhentikan. Ini mengakibatkan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 1969/1970 sebesar Rp 182.000, naik dari tahun sebelumnya …

http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/1978/08/26/EB/mbm.19780826.EB72605.id.html

Terlepas dari Prabowo yang orangnya mungkin agak emosional, namun boleh dikata Gerindra memang mengusung ekonomi rakyat yang mengandalkan kemandirian Indonesia.

Saat ini parpol di Indonesia seperti Golkar, PD, PDIP itu mengusung sistem Kapitalis/Neoliberalis. Sistem ini mengandalkan Bursa Saham yang menurut Prabowo tak lebih dari tempat perjudian kelas kakap. Kemudian sistem Ekonomi Pengemis yang mengandalkan datangnya “Investor Asing” yang tak lebih dari spekulan saham/valas yang begitu krisis langsung kembali ke negaranya. Sistem ini juga mengandalkan “Privatisasi” berikut penyerahan kekayaan alam Indonesia ke perusahaan2 asing.

90% migas kita dikelola perusahaan asing yang mengambil 40% lebih dari hasil yang didapat (ini kalau kita tidak ditipu). Kemudian untuk tambang emas, perak, tembaga, dsb perusahaan asing mendapat 85% sementara 240 juta rakyat Indonesia hanya dapat ampasnya. Indonesia tidak akan makmur jika kekayaan alamnya diserahkan ke asing. Pembela privatisasi sering berdalih bahwa yg penting kita dapat pajak. Kalau Pajak, BUMN dan seluruh rakyat Indonesia juga bayar pajak!

6 dari 10 perusahaan dengan pendapatan terbesar versi majalah Forbes adalah perusahaan Migas yang di antaranya beroperasi di Indonesia. (contoh  pendapatan Exxon Mobil tahun 2007 US$ 452 milyar /  Rp 5.420 Trilyun) Perusahaan Migas tersebut jadi perusahaan terkaya sementara rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan karena migas yang sebetulnya milik rakyat Indonesia sebagian besar diambil mereka.

http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/message/12342

Saat ini banyak orang, termasuk sebagian pemimpin Indonesia yang rela menjadi kaki tangan AS. Oleh karena itu, harusnya semangat mandiri dan ekonomi kerakyatan yg diusung Gerindra patut didukung. Kalau bisa parpol lain juga sistem ekonominya seperti itu.

Harusnya Rp 1000 trilyun APBN itu dipakai untuk kegiatan produktif memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia seperti:

1. Produksi mobil dan motor supaya tidak 100% impor. BUMN INKA sudah bisa membuat mobil bahkan mesin sendiri. Tinggal Presiden Indonesia mau mendukung atau tidak.

2. Mengelola pertambangan Nasional sehingga hasilnya 100% dinikmati rakyat Indonesia. Saat ini 40% hasil migas dinikmati perusahaan asing (mayoritas penjajah AS). Sementara Emas, Perak, dan Permata, 85% dikuasai perusahaan asing sementara 240 juta rakyat Indonesia cuma dapat 15%. Kalau cuma dapat pajak, semua perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN juga bayar pajak.

3. Pembukaan lahan perkebunan dan peternakan agar pangan Indonesia bisa dipenuhi sendiri.

Bukan untuk kegiatan konsumtif seperti gaji besar, renovasi rumah /mobil mewah pejabat, dsb.

Rencana pemerintah untuk menaikan gaji PNS sebesar 15% sehingga jika tahun 2006 gaji terkecil Rp 1 juta, tahun 2007 jadi Rp 1,5 juta, maka tahun 2009 jadi Rp 2 juta.

Tentu saja para PNS akan bertambah makmur. Pemerintah berharap perekonomian jadi bergairah karenanya.

Namun kita harus ingat, setiap kenaikan gaji PNS akan berakibat pada naiknya harga kebutuhan rakyat/sembako. Tidak ada penjelasan ilmiyah untuk ini, tapi  itu fakta sejarah yang terjadi berulangkali dan para pedagang di pasar sudah siap menaikkan harga barang seperti yang disiarkan beberapa stasiun TV. Ini akhirnya akan semakin menghancurkan daya beli rakyat.

Jumlah PNS tidak sampai 5% dari total penduduk Indonesia yang sekitar 240 juta jiwa. Sementara para pedagang/produsen yang menikmati kenaikan harga barang juga tidak sampai 5% jumlahnya. Paling banter hanya 20% rakyat Indonesia yang menikmati kenaikan gaji PNS.

Ada pun 80% rakyat Indonesia lainnya justru makin terpuruk kedalam kemiskinan karena kenaikan harga2 barang. Secara matematis tentu pengeluaran atau PDB akan bertambah dan itu akan dihitung oleh sebagian ekonom sebagai “Pertumbuhan Ekonomi.”

Padahal kenyataannya adalah meroketnya harga kebutuhan rakyat dan bertambah besar pengeluaran yang harus dilakukan.

Solusi yang lebih baik jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan PNS, menggairahkan pasar, dan juga tidak mendorong kenaikan harga barang adalah dengan cara memberi berbagai tunjangan kepada PNS dalam bentuk barang hasil produksi dalam negeri.

Misalnya selain tunjangan beras ada juga tunjangan gula, minyak goreng, dan sembako lainnya. Selain itu pembelian pakaian hasil produksi dalam negeri baik untuk seragam dinas atau pun untuk di rumah selain akan menggairahkan industri garmen nasional juga akan membuat para PNS jadi lebih makmur karena tak perlu mengeluarkan uang untuk pakaian. Begitu pula untuk sepatu dan transportasi. Kalau perlu dibeli mobil nasional yang benar2 buatan dalam negeri untuk keperluan kantor sehingga ongkos transportasi berkurang. Pemerintah bisa memberi tunjangan pendidikan, kesehatan, listrik, rumah, dsb sehingga para PNS dengan gaji yang sekarang tetap merasa cukup.

Pemerintah harus mengubah paradigma “MENAIKKAN GAJI PNS” untuk meningkatkan kemakmuran mereka. Meski gaji naik kalau harga2 barang naik kan percuma. Ini justru menyengsarakan mayoritas rakyat Indonesia yang gajinya tidak naik.

Pemerintah harus mencoba memakai paradigma “MENURUNKAN HARGA BARANG” untuk meningkatkan kemakmuran SELURUH RAKYAT. Jika pemerintah bisa menurunkan harga barang yang bisa dimulai dengan premium jadi Rp 3.000/liter, maka uang Rp 1,5 juta yang pada saat harga premium masih Rp 4.500/liter tidak cukup, bisa jadi nanti jadi cukup.

Di saat krisis sekarang ini di mana banyak orang diPHK dan pabrik2 tutup karena biaya operasional yang makin tinggi, ada baiknya pemerintah memilih menurunkan harga barang ketimbang menaikkan harga barang dengan kenaikan gaji PNS.

http://els.bappenas.go.id/upload/other/2009.htm

2009, Gaji PNS Terkecil Rp 2 Juta

Gaji Presiden Rp 32 Juta Per Bulan

18-04-07

Jakarta, Kompas – Mulai tahun 2009, pendapatan bersih pegawai negeri sipil atau PNS golongan terendah ditargetkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Syahrial Loetan mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (17/4).

Menurut Syahrial, kenaikan pendapatan bersih PNS itu dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki sistem penggajian, menghapuskan potensi korupsi di birokrasi, serta memperbaiki pelayanan publik.

“Tentunya juga untuk memperbaiki sistem renumerasi atau gaji. Jadi, jika gaji yang diterima PNS sudah bagus, kami berharap mereka tidak berbuat macam- macam lagi. Termasuk ditekankan juga pelayanan yang harus semakin baik,” katanya.

Kenaikan pendapatan bersih PNS tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009.

Pada tahun 2006 pemerintah dan DPR menetapkan pendapatan bersih PNS golongan terendah sebesar Rp 1 juta per bulan. Kemudian, tahun 2007 ditetapkan Rp 1,5 juta per bulan.

Pendapatan bersih adalah seluruh penerimaan yang dibawa ke rumah. Selain itu, gaji pokok PNS telah dinaikkan 10 persen pada tahun 2006 dan 15 persen pada tahun 2007.

Adapun untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer, pemerintah memprogramkan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, rata-rata 50.000 orang per tahun.

Syahrial mengatakan, untuk membiayai kenaikan pendapatan PNS, pemerintah dan DPR akan mengefisiensikan anggaran di beberapa pos belanja, antara lain anggaran belanja kementerian dan lembaga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya akan menertibkan aliran dana dari pos penerimaan perpajakan dan non- perpajakan.

Penerimaan perpajakan akan diarahkan untuk menutup anggaran belanja rutin (mulai dari gaji hingga pemeliharaan gedung). Sementara anggaran belanja yang tidak rutin akan ditutupi dari penerimaan nonperpajakan, misalnya subsidi minyak akan ditutup dari hasil penjualan minyak.

Mengubah sistem

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi menegaskan, DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan sistem penggajian dalam APBN.

Sebelumnya, anggaran honorarium dipisahkan dari pos anggaran gaji dan tunjangan, kini DPR meminta agar honorarium digabungkan dengan pos anggaran gaji dan tunjangan.

“Dasar pemikirannya adalah agar ada kejelasan. Honorarium itu sangat tidak jelas karena pemerintah bisa memberikan bonus dengan berbagai alasan, kemudian memasukkannya ke dalam APBN sebagai pos anggaran honorarium,” katanya.

Perubahan sistem penggajian itu merupakan syarat utama yang diminta DPR dari pemerintah. Jika syarat itu tidak dilakukan, DPR akan menolak pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2008 yang akan dimulai pertengahan tahun 2007.

“Saat ini pemerintah sudah memindahkan sebagian anggaran honorarium ke pos anggaran gaji dan tunjangan di APBN 2007. Gaji dan tunjangan jauh lebih jelas pertanggungjawabannya,” ujar Hafiz.

Sementara itu, seusai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara PT Taspen dan bank-bank badan usaha milik negara (BUMN), Menteri Negara BUMN Sugiharto mengatakan pemerintah tidak berniat menaikkan gaji pejabat tinggi dalam waktu dekat ini.

“Saat ini gaji Presiden hanya Rp 32 juta per bulan, sedangkan menteri Rp 19,1 juta per bulan. Memang kecil, tetapi Presiden tidak tega menaikkan gaji pejabat tinggi karena masih banyak pegawai di tingkat rendah yang gajinya sangat minim,” katanya.

Pengamat ekonomi Aviliani menilai, rencana kenaikan gaji PNS tidak akan efektif mengikis budaya korupsi. Alasannya, kenaikannya tidak signifikan.

“Jika hanya naik menjadi Rp 2 juta per bulan, orang akan tetap melakukan korupsi jika kesempatannya ada,” ujar Aviliani.

Menurut dia, kenaikan gaji PNS juga hanya membebani APBN. Pengeluaran menjadi makin tidak seimbang dengan pendapatan APBN. Belum lagi beban pengeluaran untuk pensiun yang semakin membengkak.

Nantinya, lanjut Aviliani, pengeluaran rutin untuk gaji dan pensiun akan jauh melampaui pengeluaran untuk pembangunan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengurangi jumlah PNS yang terlalu banyak.

(OIN/FAJ)

Setelah memproduksi mobil Kancil yang kurang sukses karena jaringan pemasaran kurang baik, kali ini PT INKA akan membuat mobil nasional GEA seharga Rp 40-50 juta. Saya lihat perusahaan yang jadi pemasarnya di internet cuma mencantumkan alamat kantor. Tidak ada website, nomor telpon atau pun fax yang bisa dihubungi.

Mobil 650 cc ini bisa dilengkapi AC, kecepatan 85 km/jam, dan super irit karena 1 liter bensin bisa untuk 20-25 km.

Mobil Kancil buatan PT INKA

Selain PT INKA, PT Kanzen juga akan membuat mobil meski agak mahal di harga Rp 80 juta.

Hebatnya lagi, Siswa SMKN 10 Malang berhasil membuat mobil yang diberi nama Esemka dengan harga sekitar Rp 80 juta. Sebelumnya, pak Masrah peneliti dari LIPI juga membuat mobil listrik yang diberi nama “Marlip.”

Semoga jaringan pemasaran dan servisnya kali ini lebih baik, kemudian semoga bank2 pemerintah bersedia membantu pendanaan, pejabat pemerintah menggunakan mobil tsb untuk ke tempat kerja, dsb.

Bayangkan jika di Indonesia pasaran kendaraan bermotor 1 juta, maka jika harga mobil umumnya Rp 100 juta, dengan memakai mobil GEA seharga Rp 50 juta bisa dihemat uang Rp 50 trilyun/tahun. Belum lagi biaya bensin yg 2 kali lebih irit.

Jika jadi, maka para pemakai motor pun bisa tertarik karena harganya tidak beda jauh serta lebih aman bagi anak-anak dan keluarga. Kemudian dengan bentuknya yang kecil, lebih lincah dari mobil biasa.

Namun PT INKA harus menggandeng SMK untuk jadi pusat perakitan dan service center. Bahkan jika perlu sebagai showroom dan tempat menjual mobil dengan menggaji 2-3 karyawan tambahan.

Selain itu ada juga mobil Arina-SMK yang 100% made in dalam negeri karena mesinnya juga buatan lokal. Dengan mesin motor 150cc-250cc konsumsi bensin hanya 1 liter untuk 40 km. Jadi betul-betul irit. Selain itu dengan panjang 2,7 meter, lebar 1,3 meter dan tinggi 1,7 meter, mobil ini bisa masuk ke dalam jalan dan gang yang sempit. Harganya sangat murah. Hanya sekitar Rp 24 juta

Silahkan baca berita selengkapnya dari Republika di:.

http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=3199

Tentu saja Mikrocar ini selain jaringan pemasaran (bisa menggunakan SMK) harus handal, layanan purna jual juga harus bagus agar masyarakat tidak kecewa. Fasilitas pembiayaan untuk kredit juga harus ada hingga masyarakat kecil bisa nyicil.

Selain mobil India Tata Nano, industri otomotif lainnya seperti Ford, Nissan, Renauld, Volkswagen, Toyota, Honda, dan Fiat juga akan bersaing memproduksi mobil mungil (Micro car). Oleh karena itu pemerintah harus cepat bertindak agar industri otomotif di Indonesia berkembang dan mandiri.

Senin, 06/10/2008 13:18 WIB

Mobil GEA PT INKA Tunggu Rekomendasi BPPT

Ikhsan Ali – detikOto

Gambar

Jakarta – Upaya industri dalam negeri untuk bisa memproduksi mobil sendiri belum berhenti. PT INKA yang selama ini dikenal sebagai pembuat gerbong kereta, juga beranjak kesana. Terakhir, mereka telah menguji coba mobil yang bertenaga 600 cc.

“Kami sudah menguji coba mobil ini sejauh 10.000 km. Hasilnya, cukup memuaskan.” Demikian disebutkan Kepala Humas PT INKA Fathoer Rosyid kepada detikcom, Senin (6/10/2008). Menurut Fathoer, mobil yang dikembangkan INKA tersebut adalah generasi kedua dari Mobil Kancil yang dulu juga pernah dilansir ke publik.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu, PT INKA menjadi partner perakitan kendaraan milik PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari yang diberi nama Kancil. Mobil tersebut sempat diposisikan sebagai bakal pengganti angkutan jarak pendek dalam kota, Bajaj. Namun pada praktiknya, Kancil tidak mendapat tanggapan yang cukup baik dari pemkot Jakarta ataupun masyarakat.

“Kalau kancil dulu hanya 450 cc. Maka mobil yang generasi kedua ini kapasitas mesinnya lebih besar. Sudah 600 cc. Selain itu, desain dan ruang bagian dalamnya juga lebih luas dari Kancil,” ujar Fathoer menjelaskan. Bila nantinya sudah resmi dipasarkan, PT INKA memperkirakan harga jualnya berkisar antara Rp 45 sampai degan Rp 50 juta.

Untuk mobil barunya kali ini, PT INKA memberi nama GEA yang merupakan akronim dari Gulirkan Energi Alternatif. Maksud penamaan tersebut adalah semangat untuk menggunakan energi alternatif terkait dengan ancaman krisis energi. Karena itu, pada GEA juga akan disediakan opsi untuk bisa menggunakan bahan bakar gas.

Jika tak ada aral melintang, PT INKA berharap bisa meluncurkan GEA pada tahun 2009. Pasar pertama yang disasar adalah para pemilik angkutan umum, tapi tak tertutup juga jika diperuntukkan sebagai kendaraan pribadi. Namun untuk sampai pada proses tersebut PT INKA masih menunggu rekomendasi dari BPPT sebagai otoritas pertama soal kelaikan jalan.

Baca selengkapnya di:

http://oto.detik.com/read/2008/10/07/174809/1016713/648/mobil-gea-pt-inka-madiun-mulai-dilirik

Inka kembangkan kendaraan kecil pengganti bajaj

– Bisnis Indonesia – Monday, 11 August 2008 –

JAKARTA: PT Industri Kereta Api (Inka) segera memasarkan mobil mini (micro car) berkapasitas mesin 650 cc sebagai alternatif kendaraan angkutan umum pengganti bajaj.

Kendaraan yang diberi nama Gea tersebut ditargetkan diluncurkan ke pasaran domestik pada tahun depan. Nama mobil Gea merupakan akronim dari ‘gunakan energi alternatif’.

Saat ini, Inka telah mengantongi izin dari Departemen Perhubungan dan nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) dari Departemen Perindustrian.

“Kami tidak ingin tergesa-gesa dalam memasarkannya. Kami banyak belajar dari pengalaman dalam mengembangkan Kancil [nama kendaraan kecil sejenis bajaj] yang kurang sukses di pasaran. Saat ini kami masih sempurnakan dulu teknologinya, ” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Pada sekitar 2003, Inka sempat menggandeng PT Kancil Indonesia untuk memasarkan mobil mini dengan kapasitas mesin 500 cc. Namun, dalam perjalanannya produk tersebut kurang sukses di pasaran.

Direncanakan, untuk memasarkan mobil seharga Rp50 juta per unit itu Inka melakukan pendekatan terhadap kalangan koperasi angkutan umum sebagai salah satu segmen yang akan disasar.

Baca selengkapnya di:

http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/?task=fullart&PID=768

Mobil Rp 70 Juta Produksi SMKN 10 Malang

Monday, 08 June 2009

MALANG –  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Kota Malang memang baru berusia dua tahun. Kendati masih berusia belia, SMK bertaraf internasional yang berdiri sejak 2007 ini sudah mampu memproduksi mobil yang harganya dipatok sangat murah, hanya berkisar Rp 70 juta per unit.

Murahnya harga mobil tersebut tentu saja mencengangkan banyak kalangan. Sebab, harga mobil baru yang beredar di pasaran Indonesia selama ini masih di atas Rp 100 jutaan per unit. Namun, tidak demikian dengan Kepala Sekolah SMKN 10 Kota Malang, Faizah. Kepala sekolah yang mengenakan jilbab ini justru menilai harga sebesar itu  wajar. Mengapa wajar? Faizah yang kala itu didampingi Humas SMKN 1o Kota Malang, Edi Basuki menceritakan secara detail tentang produk-produk unggulan yang dibuat siswa-siswa SMKN 10 ini. Mulai dari komputer, labtop, sepeda motor hingga produksi mobil.

Baca selengkapnya di:

http://smkn10-mlg.sch.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1

Mobil Esemka, Tantangan Bagi SMK

Syubhan Akib – detikOto

Jakarta – Mobil double cabin yakni Esemka Digdaya hasil kreasi siswa SMK 1 Singosari, Malang sepertinya memang layak diacungi jempol.

Sebab walaupun hanya diberi waktu pengerjaan 3 bulan saja, 50 siswa yang terlibat dalam proyek pembuatan mobil ini terbukti sanggup mengerjakan semuanya dengan sangat rapi.

Baca selengkapnya di:

http://oto.detik.com/read/2009/05/22/143755/1135623/648/mobil-esemka-tantangan-bagi-smk

Hebat, Siswa SMK Rakit Mobil Sendiri!

Jumat, 22 Mei 2009 | 18:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Enam siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Malang, Jawa Timur, mampu merakit sendiri karoseri hingga pemasangan suku cadang kendaraan roda empat bernama ‘Zhangaro’ dengan kapasitas mesin 1.500 cc.

“Proses pembuatan dan perakitannya selama tiga bulan,” kata Sugeng Sutrisno, salah seorang siswa perakit mobil, di Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional XVII di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Baca selengkapnya di:

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/05/22/18174239/hebat.siswa.smk.rakit.mobil.sendiri.

//

//

//

//

//

Satu ketika Irfan (3 tahun 10 bulan) muntah-muntah. Meski nafsu makannya masih normal, namun tiap 1-3 jam sekali muntah hingga mukanya pucat. Sebelumnya anak saya Hana ketika umur 5 tahun juga muntah. Alhamdulillah ketika diberi obat Primperan, muntahnya berhenti.

Ketika Buang Air Besar (BAB) cair dan bau. Jadi tentu isi perutnya ada yang tidak beres entah karena racun atau makanan yang berbumbu tajam (MSG, dsb) yang biasanya terdapat pada jajanan snack anak-anak atau mie instan. Oleh karena itulah tubuhnya bereaksi untuk mengeluarkan makanan yang ”tidak beres” itu.

Oleh karena itu, biarkanlah anak muntah 2-3 kali dulu agar kotoran/racun/virus dalam perutnya keluar. Setelah itu beri obat Primperan. Saya beri Irfan Primperan sirup sekitar ¾ sendok teh ketika Maghrib (sebelum makan). Alhamdulillah hingga esok pagi tidak muntah lagi.

Saya berikan juga Irfan minuman Isotonic Pocari Sweat botol sedang agar cairan di perutnya jadi tawar/netral. Harusnya sih diberi minum oralit. Namun Irfan tidak suka minum oralit meski ada yang rasa jeruk untuk anak kecil.

Namun agar aman, paginya saya beri minum Primperan lagi.. Alhamdulillah setelah itu muntahnya benar-benar sembuh.

Yang kita harus perhatikan adalah jajanan anak-anak yang kerap berbumbu tajam dan mengandung MSG seperti snack yang sering diiklankan di TV atau Mie Instan. Meski terbuat dari kentang, jagung, dan sebagainya, namun bumbu yang dipakai agar gurih dan disukai anak-anak itu sering mengandung MSG, perasa buatan, pewarna buatan, dan juga pengawet. Itu semua adalah zat-zat kimia yang sering berbahaya bagi anak-anak.

Departemen Kesehatan harusnya memeriksa dampak jajanan anak bagi kesehatan anak-anak khususnya Balita karena jajanan yang tidak sehat bukan hanya bisa membuat anak sakit, tapi juga ke rumah sakit dan bahkan ke liang kubur!

Catatan:

Tulisan ini bukan iklan obat Primperan. Tulisan ini dibuat tanpa sepengetahuan Primperan dan epeser pun tak ada uang dari Primperan yang masuk saat ini. Mau coba obat/cara lain silahkan