92 orang mati kelaparan di Yakuhimo Papua VS Rp 46 Milyar biaya Pelantikan anggota DPR
Sering pemerintah menaikkan berbagai tarif/harga kebutuhan masyarakat seperti BBM, Listrik, PAM, biaya pendidikan di PTN dan SMUN dengan dalih tidak punya cukup uang. Padahal pemerintah menerima pajak dari rakyat seperti PPN, PPH, PBB, STNK, dsb yang besarnya mencapai lebih dari 50% APBN!
Pemerintah meminta rakyat untuk berhemat.
Harga-harga barang melonjak sehingga tidak terbeli rakyat. Ini beda dengan pemerintah Arab Saudi yang tidak pernah menaikkan harga barang seperti BBM sehingga harga sekaleng minuman (misalnya Pepsi Cola/Jeruk) dari tahun 1983 hingga 2009 tetap 1 real. Akibatnya rakyat Indonesia yang mayoritas bukan pegawai negeri yang gajinya tidak naik sebesar kenaikan harga barang hidup dalam kemiskinan. Sebagai contoh 92 orang mati kelaparan di Yakuhimo, Papua. Belum lagi berbagai kelaparan di daerah lainnya.
Di sisi lain tak jarang para pejabat begitu boros menghambur-hamburkan uang rakyat seperti biaya pelantikan anggota DPR dan DPD yang mencapai Rp 46 milyar lebih. Belum lagi berbagai studi banding yang nantinya dilakukan meski hasilnya tidak jelas. Untuk para pejabat, pemerintah seolah-olah punya dana yang tidak terhingga.
Seharusnya uang rakyat justru dipakai untuk membantu fakir miskin. Bukan untuk dihambur-hamburkan secara boros oleh para pejabat.
Kelaparan Yahukimo, Menkokesra Panggil Bupati
Rabu, 16 September 2009, 09.36 WIB
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abu Rizal Bakrie memanggil Bupati Yahukimo Papua, Ones Pahabol untuk dimintai klarifikasi kasus kelaparan yang melanda sejumlah distrik di kabupaten Yahukimo. Kelaparan tersebut telah menyebabakan sekitar 92 orang meninggal selama periode Januari – Agustus 2009.
Baca selengkapnya di:
http://www.kompas-tv.com/content/view/21181/2/
Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan!
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Selasa, 29 September 2009 | 15:04 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang menjadi perhelatan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga itu menganggarkan biaya yang jumlahnya luar biasa besar.
Total biaya untuk pelantikan yang hanya akan berlangsung beberapa jam itu mencapai Rp 46,049 miliar. Berikut adalah rincian anggaran yang berasal dari keuangan negara tersebut, bersumber dari Indonesia Budget Centre (IBC):
1. Anggaran KPU: Rp 11 miliar
Angka ini jauh lebih besar dari pelantikan tahun 2004 sebesar Rp 7 miliar, naik sebesar 36 persen. Untuk pelantikan ini, setiap anggota DPR menelan biaya sebesar Rp 15,89 juta.
- Biaya menginap di Hotel Sultan selama 4 hari @Rp4,2 juta x 692 orang =Rp 2,9 miliar
- Sewa kendaraan @Rp 63 juta x 4 hari =Rp 252 juta
- Biaya beli tas @Rp 167.000 x 692 =Rp 115 ,5 juta
- Uang saku @Rp 2 juta x 692 =Rp 1,38 miliar
- Biaya pakaian penjemputan (jas, jaket, batik, hem) = Rp 149 ,9 juta
- Biaya lain-lain Rp 6,22 miliar guna membiayai konsumsi petugas lapangan, biaya transportasi anggota DPR dan DPD.
2. Anggaran DPR/Setjen: Rp 28, 504 miliar
- Perjalanan pindah ke Jakarta @Rp50,35 juta x 560 orang =Rp 28,2 miliar (dana ini dianggap tidak perlu, duplikasi)
- Bantuan logistik untuk petugas Polri selama 3 hari =Rp 138 juta (duplikasi dengan anggaran Polri)
- Biaya protokoler pelantikan = Rp 112 ,5 juta
- Honor rohaniawan = Rp 56,2 juta
3. Anggaran DPD/Setjen = Rp 6, 545 miliar (anggaran ini naik sekitar 17 persen atau Rp 949 juta dari DIPA awal sebesar Rp 5,6 miliar)
- Biaya pembuatan PIN @Rp 9 juta x 132 = Rp 1,2 miliar (dinilai terlalu mahal)
- Biaya orientasi sebelum dilantik @Rp 22,7 juta x 132 orang = Rp 3 miliar (duplikasi dengan orientasi KPU)
- Biaya purnatugas (transport dan akomodasi) @Rp 10,4 juta x 100 anggota =Rp 1,04 miliar
- Biaya pengambilan sumpah/janji @Rp 9,8 juta x 132 anggota = Rp 1,3 miliar
Dengan total anggaran Rp 46, 049 miliar, maka setiap anggota DPR dan DPD rata-rata menghabiskan Rp 66,54 juta.
Koordinator Indonesia Budget Centre (IBC) Arif Nur Alam mengatakan, dari puluhan miliar anggaran tersebut, terdapat beberapa pos yang seharusnya bisa dihemat. Ia mencontohkan, biaya penjemputan dan penginapan bisa dihemat ratusan juta rupiah jika 204 anggota yang berdomisili di Jakarta tak ikut diinapkan di hotel mewah.
“Pelantikan adalah tahap akhir pemilu sehingga alokasi di Setjen DPR dan DPD tidak perlu terlalu besar. Alokasi yang tinggi ini menunjukkan fungsi anggaran tidak baik dan menyakiti hati rakyat,” kata Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Baca selengkapnya di:
DIarsipkan di bawah: Kemiskinan, Pemborosan
Sungguh suatu hal yang ironis, ketika rakyat banyak dirundung musibah dan bencana, para wakil rakyat justru asyik menikmati kemewahan. suatu kemewahan yang harus dibayar oleh uang rakyat. menurut hemat saya, hal ini kurang layak dilakukan, alangkah lebih baik apabila anggaran biaya yang ada digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat.
mudah-mudahan mereka sadar bahwa mereka adalah wakil rakyat bukan penikmat uang rakyat semata.
Dijual Rumah
Betul, betul sekali!! apa mungkin para pejabat kaya mampu mengambil keputusan bijaksana, sementara kehidupan dan gaya hidup mereka demikian mewah?? jaman kiwari emang aneh. Sepertinya akan sangat sulit bagaimana menyadarkan mereka, karena mereka menganggap dirinya benar, kekayaan dan fasilitas yang mereka terima itu adalah HAK nya dan stimpal dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan semua itu telah diatur susuai dengan undang-undang… mereka cerdas, tetapi hatinya tidak peka. Mereka bunuh hati mereka. Atau mungkin Karena Allah sengaja menutup mata hatinya. Dan, kengerian akan terjadi, ketika Allah menurunkan ajab pada mereka. Bencana yang akhir-akhir ini terjadi, sebenarnya merupakan ajab dari Allah, namun hati dan pikiran mereka telah mati, sehingga tidak mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa… Semoga Alloh menyadarkan mereka, menyadarkan kita semua… serta membuka hati manusia-manusia yang sombong dan dungu..
apabila sejaka awal dimulai tugas nya anggota dpr yang ( mungkin ) terhormat….. di bius / fasilitasi dengan anggran yang nilainya berlebihan…maka saat bertugas dpr mutlak tidak bisa meng-evaluasi kebijakan yang tida pro-rakyat ( masyarakat )……
bagaimana solusinya…..???